Friday, December 17, 2010

Kewenangan Presiden Chavez Diperluas

CIRACAS--MICOM:Parlemen Venezuela menyetujui perluasan kewenangan khusus bagi Presiden Hugo Chavez untuk menangani permasalahan pascabanjir besar yang melanda negara itu. 

Dengan kekuatan barunya itu Chavez diberi kewenangan untuk mengeluarkan undang-undang baru melalui dekrit, tanpa harus mendapatkan dukungan dari Kongres. 

Perluasan kewenangan ini awalnya hanya diberikan selama satu tahun untuk melaksanakan penanganan darurat yang disebabkan oleh banjir dan tanah longsor yang menewaskan sekitar 40 orang dan menyebabkan 140.000 orang kehilangan rumah, tetapi Majelis Nasional memperpanjangnya hingga 18 bulan. 

Ini adalah keempat kalinya Chavez mendapatkan otoritas yang luas sejak dia menjabat sebagai presiden 12 tahun lalu. 

Kepala Majelis, Cilia Flores, mengatakan, parlemen mengeluarkan keputusan ini untuk merespon keinginan para korban banjir. 

"Jadi ini bisa membuat mereka bisa memiliki jalan, jalan layang, pelayanan publik, listrik. Semuanya yang bisa membuat mereka hidup bermartabat, kami akan mendengar semua kepedulian dan keinginan mereka," katanya. 

Chavez sendiri mengatakan dia sudah menyiapkan sekitar 20 undang-undang baru yang akan dia keluarkan melalui dekrit. Termasuk di antaranya adalah kebijakan untuk meningkatkan pajak pertambahan nilai untuk membiayai rekonstruksi dan pembangunan kembali ribuan rumah bagi korban banjir. 

Tapi keputusan perluasan kewenangan ini dianggap oposisi sebagai kebijakan yang bisa mendekatkan kepada kekuasaan diktator. 

Kelompok oposisi mengatakan, waktu penetapan undang-undang baru sengaja dilakukan pada saat ini karena masa persidangan parlemen yang didominasi oleh para pendukung Presiden akan berakhir dalam beberapa pekan. Kongres baru berjalan pada Januari dengan lebih banyak lagi anggota oposisi yang duduk di kursi parlemen hasil pemilihan umum September lalu. Tentunya ini bisa mempersulit Chavez untuk mengeluarkan undang-udang baru. 

Seorang anggota kongres baru dari partai oposisi Julio Borges mengatakan penerbitan undang-undang baru pada saat ini bertujuan ''untuk memberi kekuatan lebih bagi pemerintah dan mengambil kekuatan rakyat''. 

Tetapi oposisi menyatakan akan terus memperjuangkan agar perluasan kewenangan yang disebut sebagai "proyek Kuba" ini gagal. 

Menanggapi hal ini Chavez membantahnya dengan mengatakan, dia akan besikukuh unguk memperkuat revolusi sosial. 

"Kita tengah membangun sebuah demokrasi baru dan tidak bisa berbalik arah," katanya. 

Selain akan digunakan untuk proyek bantuan dan rekonstruksi daerah yang terkena musibah banjir, perluasan kewenangan ini juga membuat dia memegang kendali penuh di sektor perbankan dan keuangan, penggunaan lahan kota dan desa, telekomunikasi, pertahanan dan keamanan. 

Periode 18 bulan perluasan kewenangan ini juga akan membuat barisan oposisi di parlemen tidak bisa mengintervensi kebijakan yang dibuat Chavez sebelum pertengahan tahun 2012 ketika pemilihan presiden akan dilaksanakan.  


(Media Indonesia : Sabtu,18/12/2010)

No comments: