Friday, November 25, 2011
HABIT OR ADDICT
Friday, October 7, 2011
Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Ketapang “Potret Jaminan Kesehatan Rakyat Kabupaten Ketapang”
Thursday, October 6, 2011
Pemerintah-DPR sepakat BPJS I mulai Januari 2014
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dan Panitia Kerja Rancangan Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR RI sepakat bahwa pelaksanaan BPJS I akan berlangsung mulai Januari 2014 dengan fokus pada pemberian jaminan kesehatan. "Pansus dan pemerintah sepakat pelaksanaan BPJS I dengan fokus pada pemberian jaminan kesehatan akan mulai Januari 2014," kata Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab saat membacakan salah satu kesimpulan raker di Jakarta, Rabu. Namun kesimpulan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak sepakat dengan kesimpulan tersebut dan memberikan catatan. Fraksi PDIP meminta rumusan kesimpulan tersebut ditambahkan kalimat "semua jaminan kesehatan yang ada di PT Askes, PT Asabri dan PT Jamsostek". "Silahkan kalau teman-teman fraksi lain setuju hanya dengan rumusan fokus pada pemberian jaminan kesehatan, tetapi kami Fraksi PDIP menolak jika tidak dirinci dengan semua jaminan kesehatan seperti yang ada di PT Askes, PT Asabri dan PT Jamsostek," kata anggota Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka. Menurut Rieke, penegasan secara rinci tersebut perlu dicantumkan karena pengalaman selama ini kesimpulan raker dan kesepakatan yang telah dicapai antara pansus dan pemerintah sering dimentahkan lagi oleh pemerintah. "Ini harus ditegaskan karena selama ini apa yang jelas-jelas sudah kita sepakati saja sering dimentahkan lagi oleh pemerintah," kata Rieke dengan nada tinggi. Perdebatan soal tambahan kalimat seperti yang diusulkan Fraksi PDIP tersebut berlangsung sangat alot. Meskipun akhirnya disepakati dengan catatan dari Fraksi PDIP. Wakil dari pemerintah yang dipimpin Menteri Keuangan Agus Martowardoyo sempat mendebat dengan nada tinggi. Pemerintah tambah Agus menegaskan, tidak perlu ada tambahan kalimat seperti yang diusulkab Fraksi PDIP tersebut karena yang dimaksudkan memang seperti itu. Ikut hadir dalam raker wakil dari pemerintah, antara lain, Menkeu Agus Martowardoyo, Menkum dan HAM Patrialis Akbar, Men-PAN EE Mangindaan dan Kepala Bappenas Armida. Sumber: www.antaranews.com / Rabu, 7 September 2011 21:48 WIB | 1092 Views
Baca selanjutnya......2013, Diprediksi Terjadi Lonjakan Kasus DBD
Warga San Fransisco Long March
Wednesday, October 5, 2011
Demo Anti-Wall Street Meluas di Amerika
"Dalam satu-dua jam, kami akan menggelar protes di tempat lain," ujar Patrick Bruner, dosen di Skidmore College, Saratoga Springs, New York, Senin 3 Oktober 2011. Juru bicara para demonstran itu mengatakan, mereka telah membuat rencana cadangan bila lokasi kemah digeruduk atau mereka diusir paksa oleh polisi.
Gerakan "Duduki Wall Street" marak sejak dua pekan lalu. Aksi ini bertujuan memprotes penyitaan rumah dan membengkaknya angka pengangguran, serta mengkritik kebijakan dana talangan 2008.
Mulanya pesertanya hanya selusinan mahasiswa yang berunjuk rasa dengan berkemah di Taman Zuccotti, sebuah plaza dekat pusat finansial New York. Dukungan kemudian bermunculan, termasuk dari sutradara Michael Moore, aktris Susan Sarandon, dan anggota Kongres Bernie Sanders.
Dukungan juga berdatangan dari serikat pekerja. Beberapa serikat pekerja New York kini sudah bergabung atau berencana bergabung akhir pekan ini. Serikat pekerja transportasi, dengan 38 ribu anggota, dilaporkan sudah menyeru anggotanya agar turun ke jalan pada awal pekan depan.
Kemarin aksi itu bahkan meluas ke kota-kota lain di Amerika. Tercatat ada 21 lokasi tempat aksi serupa terbentuk. Namanya bermacam-macam, tapi senada: duduki Los Angeles, duduki Chicago, duduki Boston. Aksi dilakukan di depan gedung bank sentral di kota-kota tersebut.
Sebuah kelompok di Columbus, Ohio, juga berpawai di jalanan. Ada tanda bahwa dukungan telah terdengar di luar Amerika Serikat. Di Kanada, pawai anti-Wall Street direncanakan digelar akhir bulan ini di Toronto.
Polisi New York menegaskan akan terus berpatroli di area perkemahan demonstran. "Seperti biasa, jika itu adalah demonstrasi yang sah, kami membantu untuk memfasilitasi. Dan jika mereka melanggar hukum, kami akan menangkap mereka," ujar juru bicara New York Police Department, Paul Browne.
Menanggapi ancaman itu, demonstran mengaku tak gentar. "Kami akan tetap berdemo selama kami bisa," ujar mahasiswa berusia 19 tahun, Kira Moyer-Sims, dari Portland, Oregon, yang ditemui di Taman Zuccoti.
Gerakan Anti Wall Street Siap Beraksi Lagi (Sekitar 40 serikat pekerja beranggotakan ratusan ribu orang akan tumpah ke jalan New York)
Dalam laman OccupyWallst.org, tertulis demontrasi akan dimulai pada pukul 4.30 sore, Rabu 5 Oktober 2011 dari alun-alun Foley ke pusat bisnis New York. Kelompok yang menamakan diri 99% ini menuliskan sekitar 40 serikat dan organisasi masyarakat beranggotakan puluhan ribu orang akan turut serta dalam demonstrasi tersebut.
"Para anak muda ini berbicara mewakili kebanyakan warga Amerika yang frustasi terhadap para bankir dan broker yang mengambil untung dari hasil kerja keras mereka," kata Larry Hanley, presiden Serikat Pekerja Transit, ketika ditanya alasan keikutsertaan mereka pada demo nanti, dilansir dari CNN.
"Ketika kita banting tulang setiap hari, setiap bulan, para jutawan dan miliuner di Wall Street hanya duduk tanpa tersentuh dan menguliahi kami bagaimana meningkatkan kerja kami," lanjut pemimpin serikat yang beranggotakan 20.000 orang ini.
Serikat lainnya yang turut serta adalah Serikat Pekerja Transportasi. Juru bicara serikat ini, Jim Gannon, mengatakan demonstrasi yang terinspirasi dari revolusi di Afrika dan Timur Tengah ini berbicara masalah ketidakadilan finansial yang kerap diperjuangkan oleh serikat.
"Tujuan mereka sama dengan tujuan kami. Mereka membawa masalah yang kami perjuangkan selama ini ke muka publik. Wall Streetlah yang menyebabkan krisis dan mereka bebas tanpa konsekuensi, sementara kami para pekerja harus membayar kerugiannya," kata Gannon.
Saturday, September 17, 2011
Abdee: Kami Peduli Nasib Rakyat Bangsa Ini
Sofyan Wanandi Ingatkan Banyak Asuransi Internasional Yang Bangkut di Negaranya dan Cari ‘Mangsa’ di Negara Dunia Ketiga.
Sumber : www.dkrindonesia.com
RUU BPJS Berpotensi Sengsarakan Rakyat
Menurut Koordinator AMMUNISI Sugianto, pungutan iuran untuk mendapatkan jaminan kesehatan sama halnya dengan asuransi, di mana untuk mendapatkan jaminan, rakyat harus membayar.
“Jaminan sosial adalah tanggung jawab negara, jika RUU ini disahkan, maka sebenarnya sebenarnya telah melepaskan tanggung jawabnya kepada rakyat,” ujarnya kepada MedanBisnis, Senin (12/9).
Ia menjelaskan, pembahasan RUU saat ini sudah menyepakati bahwa BPJS I akan dilaksanakan pada tahun 2014 dengan PT Askes sebagai penganggung jawab.
Dalam kesepakatan itu, iuran yang akan ditarik dari tiap kepala keluarga sebesar Rp 70.000 – Rp. 75.000. “Ada indikasi bahwa RUU ini akan tetap disahkan pada 21 Oktober tahun ini, meskipun banyak penolakan,” katanya.
Sementara itu, Adi, dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Sumut (IKOHI Sumut) mengungkapkan, RUU BPJS yang tidak berpihak kepada masyarakat menunjukkan minimnya keberpihakan kepada rakyat.
“Substansinya adalah, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan kesehatan secara gratis, sementara dalam RUU BPJS, tidak menunjukkan hal tersebut,” katanya.
Menurutnya, perlu dibuat gerakan menolak pengesahan RUU BPJS dan mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) untuk jaminan kesehatan masyarkat yang akan memberikan jaminan kepada kesehatan bagi rakyat sebelum terbitnya UU yang lebih kuat. (cw- 02)
Thursday, August 18, 2011
Iran: Derita Somalia Konspirasi AS-Israel
Hal ini disampaikan oleh komandan pasukan tempur Basij Iran, Brigadir Jenderal Mohammad-Reza Naqdi, kepada kantor berita Press TV, Rabu, 17 Agustus 2011. Dia mengatakan bahwa Israel dan AS adalah penyebab penderitaan di Somalia pada awalnya.
"AS dan Israel memicu ketidakamanan dan kerusuhan di Somalia. Mereka juga mencegah rakyat Somalia membentuk pemerintahan yang stabil," ujar Naqdi.
Situasi di Somalia kacau balau setelah pada tahun 1991 para tuan tanah menggulingkan diktator Mohamed Siad Barre. Sejak saat itu, tidak ada pemerintahan yang efektif di negara tersebut.
Naqdi mengatakan pemerintah Iran telah memberikan bantuan kepada rakyat Somalia yang kelaparan. Mahmoud Mozaffar, kepala Bulan Sabit Merah Iran, mengatakan pada Rabu pagi kemarin kapal yang membawa bantuan ketiga Iran telah berangkat ke Somalia. Iran berencana untuk memberikan bantuan kemanusiaan keempatnya melalui laut.
Sebanyak 3,2 juta warga Somalia menderita kelaparan. PBB mengatakan lebih dari 13 dari 10.000 balita di Somalia meninggal karena kelaparan setiap harinya. Selama 90 hari terakhir, 29.000 anak Somalia telah tewas.
Friday, July 22, 2011
BEDAH KEJAHATAN KORPORASI: AQUA
Siapa yang tidak kenal dengan merk dagang Aqua? Sangking terkenalnya, nama Aqua kini telah menjadi semacam nama generik dari produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) serupa di Indonesia. Coba perhatikan sekitar kita, berapa banyak orang yang kita temui menyebut nama Aqua saat mereka hendak membeli AMDK di warung atau toko? Dan perhatikan juga, jarang sekali ada pembeli yang protes saat mereka diberi VIT, RON 88 atau ADES oleh si penjual walaupun sebelumnya mereka meminta “Beli Aqua satu..”
Hal itu mungkin sekali terjadi karena Aqua adalah pelopor bisnis AMDK dan menjadi produsen AMDK terbesar di Indonesia. Bahkan pangsa pasarnya sendiri saat ini sudah meliputi Singapura, Malaysia, Fiji, Australia, Timur Tengah dan Afrika. Di Indonesia sendiri mereka menguasai 80 persen penjualan AMDK dalam kemasan galon. Sedangkan untuk keseluruhan market share AMDK di Indonesia, Aqua menguasai 50% pasar. Saat ini Aqua memiliki 14 pabrik yang tersebar di Jawa dan Sumatra.
Produsen AMDK Aqua, PT. Golden Mississippi (kemudian bernama PT Aqua Golden Mississippi) yang bernaung di bawah PT. Tirta Investama (selanjutnya, dalam tulisan ini akan disebut sebagai Aqua saja, untuk mewakili korporasi produsen AMDK tersebut), didirikan pada 23 Februari 1973 oleh Tirto Utomo (1930-1994). Pabrik pertamanya didirikan di Bekasi. Sejak saat itu, orang Indonesia mulai mengubah salah satu kebiasaannya secara mendasar dengan membiasakan diri mengkonsumsi AMDK, membeli air.
Danone, sebuah korporasi multinasional asal Perancis, berambisi untuk memimpin pasar global lewat tiga bisnis intinya, yaitu: dairy products, AMDK dan biskuit. Untuk dairy products, kini Danone menempati posisi nomor satu di dunia dengan penguasaan pasar sebesar 15%. Adapun untuk produk AMDK, Danone juga mengklaim telah menempati peringkat pertama dunia lewat merek Evian, Volvic, dan Badoit. Untuk bisa mempertahankan diri sebagai produsen AMDK nomor satu dunia, Danone tentu saja harus berjuang keras menahan gempuran Coca-Cola dan Nestle.
Untuk menambah kekuatannya, Danone mulai memasuki pasar Asia, dan mengambil alih dua perusahaan AMDK di Cina. Menyadari kekuatan kecil Aqua yang belum terjamah oleh Coca-cola atau korporasi lainnya, Danone buru-buru mendekati Aqua. Akhirnya, pada tanggal 4 September 1998, Aqua secara resmi mengumumkan “penyatuan” kedua perusahaan tersebut dan bertepatan dengan pergantian milenium, pada tahun 2000 Aqua meluncurkan produk berlabel Danone-Aqua. Pada tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT. Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Grup Aqua.
Tapi, pertanyaannya adalah, datang dari manakah air bersih yang dijual oleh Aqua sehingga sekarang manusia perlu membayar hanya untuk mendapatkan air bersih?
Kisah dari Sekitar Sumber Mata Air
Salah satu dari sekian banyak mata air yang dieksploitasi dan disedot habis-habisan oleh Aqua hingga hari ini adalah mata air Kubang yang terletak di kampung Kubang Jaya, desa Babakan Pari yang berada di kaki gunung Salak, Sukabumi bagian utara.
Sumber mata air di Kubang mulai dieksploitasi oleh Aqua sejak sekitar tahun 1992-an. Kawasan mata air Kubang yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian, kemudian oleh Aqua diubah menjadi kawasan seperti hutan yang tidak boleh digarap oleh warga setempat. Sekeliling kawasan mata air Kubang dipagari tembok oleh Aqua dan dijaga ketat oleh petugas keamanan sewaan selama 24 jam penuh setiap harinya. Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki kawasan tersebut tanpa surat ijin yang ditandatangani langsung oleh pimpinan kantor pusat Aqua Grup di Jakarta.
Pada awalnya air yang dieksploitasi oleh Aqua adalah air permukaan, yaitu air yang keluar secara langsung dari mata air tanpa dibor. Namun pada tahun 1994, Aqua mulai mengeksploitasi air bawah tanah dengan cara menggali jalur air dengan mesin bor bertekanan tinggi.
Sejak air di mata air Kubang disedot secara besar-besaran oleh Aqua, banyak perubahan yang dirasakan oleh warga sekitar. Yang paling terasa adalah menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di desa, dan ini berdampak buruk pada kehidupan warga desa itu sendiri. Penurunan daya dukung air ini tampak dari mulai munculnya masalah-masalah terkait dengan pemanfaatan sumber daya air di tingkat komunitas sejak sumber mata air Kubang dikuasai oleh Aqua. Salah satu masalahnya adalah kurangnya ketersediaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari termasuk air untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan lain-lain. Masalah ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan sumur-sumur milik warga yang menjadi sumber pemenuhan akan kebutuhan air bersih sehari-hari. Sekarang, tinggi muka air sumur milik kebanyakan warga maksimal hanya tinggal sejengkal saja atau sekitar 15 cm. Bahkan beberapa sumur sudah menjadi kering samasekali. Padahal sebelum Aqua menguasai air di sana, tinggi muka air sumur biasanya mencapai 1-2 meter. Dulu, hanya dengan menggali sumur sedalam 8-10 meter saja, kebutuhan air bersih untuk sehari-hari sudah sangat terpenuhi. Sekarang, warga perlu menggali sampai lebih dari 15-17 meter untuk mendapatkan air bersih. Dulu, warga tidak memerlukan mesin pompa untuk menyedot air untuk keluar dari tanah, sekarang dalam sekali sedot menggunakan mesin pompa, air hanya mampu mencukupi 1 bak air saja dan setelah itu sumurnya langsung kering. Bahkan pada beberapa kampung, apabila dalam sebulan saja hujan tidak turun, sumur menjadi kering sama sekali. Padahal dulu, saat musim kemarau memasuki bulan ke-6 pun tidak membuat air sumur menjadi kering.
Masalah lainnya lagi adalah, kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi pertanian. Masalah ini dialami oleh para petani dari hampir semua kampung di kawasan desa Babakan pari. Saat ini para petani di beberapa kampung tersebut saling berebut air karena ketersediaan air yang sangat kurang. Bahkan beberapa sawah tidak kebagian air dan mengandalkan air dari air hujan saja. Akibatnya, banyak sawah kekeringan pada musim kemarau dan tentu saja hal ini menimbulkan masalah perekonomian yang cukup serius bagi para petani.
Aqua memiliki izin untuk mengambil air sebanyak 18 liter per detik melalui sumur bor di dekat mata air Sigedang, yang juga merupakan air sumber irigasi untuk lahan pertanian di lima kecamatan. Ironisnya, saat kurangnya air irigasi ini memicu konflik di antara petani itu sendiri dalam soal perebutan sumber air yang semakin mengering demi sawah-sawah mereka, Aqua malah mengajukan permintaan menaikkan debit dari 18 liter menjadi 60 liter per detik. Salah satu hal yang juga menjelaskan mengapa ide swasembada pangan semakin menjadi angan-angan belaka.
Hari ini, selain Aqua, terdapat 246 perusahaan AMDK yang beroperasi di Indonesia. Produksi AMDK amat boros air. Menurut catatan ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia), perusahaan AMDK di seluruh Indonesia setiap tahun membutuhkan sekitar 11,5 miliar liter air bersih, namun yang pada akhirnya menjadi produk AMDK hanya sebanyak 7,5 miliar liter per tahun. Sisanya, 4 miliar liter air bersih, terbuang percuma untuk proses pencucian dan pemurnian air.
Kejahatan yang Terlupakan di Balik Legalitas
Seperti sayur-sayuran, air yang merupakan sebuah produk alam, keluar dari muka bumi secara gratis dan tentu saja bukanlah “milik” siapapun. Sama seperti oksigen, seharusnya siapapun dapat mengakses air bersih. Apa yang terjadi di desa Babakan Pari dan Kabupaten Klaten tadi adalah contoh kecil bagaimana korporasi menguasai apa yang sudah seharusnya dapat diakses oleh semua orang, dan lalu menjualnya kembali kepada semua orang. Air bersih yang keluar dari muka bumi diklaim sebagai “milik” sebagian individu saja melalui jalur legal, disedot, disuling, dan dikemas oleh korporasi lalu ditenteng, dijajakan, diperiklankan, dan dijualbelikan kepada semua orang—karena semua orang membutuhkan air bersih.
Menurut penelitian, ketersediaan air tawar saat ini kurang dari 1,5% dari seluruh air di muka bumi. Saban dua dasawarsa, kebutuhan umat manusia akan air tawar meningkat dua kali lipat. Angka itu dua kali lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Apabila kecenderungan ini berlangsung terus, pada tahun 2025 permintaan akan air tawar diduga meningkat sebesar 56% melebihi yang tersedia saat ini. Kita dapat bayangkan sendiri apa yang akan terjadi apabila masa tersebut tiba sementara air bersih dikuasai oleh beberapa individu saja melalui korporasi-korporasinya.
Bagi sebagian orang, apa yang dilakukan oleh produsen AMDK seperti Aqua adalah sebuah bentuk “kejahatan legal”. Legal, karena hukum dan masyarakat mengakui bahwa Aqua “berhak” atas air yang keluar dari muka bumi secara gratis untuk menjadi “milik” mereka, karena mereka lalu memproduksinya secara “legal” serta menperjualbelikannya, dan semua itu dilakukan di bawah lindungan hukum. Artinya tidak melanggar hukum. Tentu saja.
Namun, legalitas dan hukum adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, dan selalu ada kepentingan tertentu di balik apapun yang diciptakan manusia. Hukum memang diciptakan untuk melindungi kepentingan mereka yang mampu menciptakannya.
Saat ini “hanya” air, tanah, api, dan udara yang bersih, suatu ketika mungkin akan sampai satu masa di mana bahkan sinar mataharipun menjadi barang dagangan dan tak tersisa sedikitpun hasil dari bumi ini yang bisa kita rasakan manfaatnya tanpa mengeluarkan uang. Masalahnya, tidak semua orang memiliki uang yang cukup, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Dan ini semua tampak tidak seperti sebuah kejahatan, karena hukum melindungi dan melegalisir semua hal tersebut.
SUMBER : Ketua DKR JABODETABEK, 5 juli 2011
Soal BPJS, Ada Kemungkinan Dimanfaatkan Asing
Terkait hal tersebut, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) khawatir jika RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang berpotensi dimanfaatkan perusahaan asuransi asing.
"Tapi kalau kemudian nanti praktik dalam BPJS ini sama dengan praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi yang ada sekarang, misalnya dikumpulkan dari masyarakat untuk membayar iuran apalagi bayar premi itu kan terjadi akumulasi uang, dan akan mengundang pihak yang ingin mengambil keuntungan dari uang itu, artinya akan ada kelompok-kelompok usaha asing. Insurance di Indonesia perusahaan besarnya kan perusahaan asing semua. Jadi jangan sampai dengan dikumpulkannya akan mengundang insurance asing dan pada akhirnya tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat tapi pada profitisasi perusahaan yang mengelola uang itu," kata Ketua Umum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia, dalam surat elektronik kepada okezone, Rabu (20/7/2011).
Dia mengingatkan kepada pemerintah maupun DPR agar tidak terjebak dengan upaya mengatur sistem jaminan sosial, tapi justru membebani rakyat.
"?Intinya semua masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab negara yang kemudian itu menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan UUD 45. Jangan sampai UU yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat malah menjadi beban bagi masyarakat. Hak masyarakat tidak bisa dibedakan. Semua masyrakat adalah tanggung jawab negara, tugas negara adalah menjaga kesejahteraan warganya," imbuhnya.
Ahmad mengaku khawatir jika semangat UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya membebani rakyat dengan kewajiban membayar iuran atau premi, sehingga fungsinya berubah dari jaminan sosial menjadi asuransi.
"Kalau nanti polanya tetap dana yang terkumpul itu melalui iuran atau premi saya kira itu agak mengurangi bobot UU BPJS yang tujuannya mensejahterakan rakyat, jadi justru membebani. Padahal tugas pemerintah saat ini adalah mencari cara supaya UU ini bisa menyelesaikan masalah kesejahteraan rakyat," tandasnya.
UU BPJS,lanjutnya, yang menjadi amanat dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, apalagi dengan sistem iuran yang wajib dibayar oleh peserta atau seluruh rakyat Indonesia. "Ini artinya rakyat Indonesia bertanggungjawab sendiri atas hak dasarnya," tandasnya.
Thursday, July 21, 2011
Lanjut 19 Agustus, Raker BPJS Hari Ini Ditutup
"Rapat ditutup hari ini, dan DPR akan melakukan konsolidasi internal. Rapat akan kembali dilanjutkan pada 19 Agustus mendatang," ungkap Ketua Pansus BPJS, Nizhar Shihab, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2011).
Adapun rapat hari ini salah satunya adalah membahas mengenai jumlah dewan pengawas untuk BPJS. Masih sebagai usulan, jumlah usulan dewan pengawas sebanyak lima sampai sembilan.
Dari sisi pemerintah menyebutkan, dewan pengawas adalah organ BPJS yang berfungsi melakukan pengawasan sesuai fungsi, tugas dan kewenangan atas pelaksanaan tugas BPJS.
Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyatakan jika tata cara penunjukan dewan pengawasan akan dibahas dalam rapat yang akan datang.
"Materi hari ini banyak kemajuan. Untuk tata cara penunjukan akan dibahas di rapat yang akan datang. Itu yang dimaksud DPR akan konsolidasi dulu, pemerintah juga akan konsolidasi dulu," terangnya.
Selain itu pendalaman tersebut menurutnya perlu, mengingat materi yang akan di bahas dalam rapat mendatang jauh lebih berat.
"Materi yang akan datang akan lebih berat. Terutama menyangkut transformasi. Untuk BPJS belum disepakati dipisah atau tidak antara BPJS I dan II, tapi kelihatannya dipisah. Tinggal melihat angkanya saja," pungkasnya.
Wednesday, July 20, 2011
KAJS Ancam Tutup Perindustrian
"Kalau sampai dengan tanggal 22 [Juli] pemerintah belum mengundangkan, kami sudah bertekad untuk menindaklanjuti terus sampai pemerintah memberikan perhatian kepada rakyat. Kita akan melakukan penutupan industri di seluruh Indonesia, BEJ, demo ke DPR kalau perlu kita duduki Gedung DPR," tegasnya kepada wartawan.
Padahal, menurut Indra, undang-undang yang baru itu memuat ketentuan transformasi dari PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes ke dalam BPJS. Adapun Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menyebutkan, BPJS sebagai badan hukum publik dengan sembilan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial.
"Bagi KAJS transformasi tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi baik oleh pemerintah maupun DPR. Pertama, kami mendesak pemerintah agar segera terselenggaranya jaminan sosial yang memenuhi seluruh hak warga negara, terutama jaminan seumur hidup," ujarnya.
Kedua, imbuh Indra, agar pemerintah lebih serius dalam memenuhi jaminan sosial ini. Karena hal ini sudah sangat terlambat, yang semestinya sudah diberikan sejak 2005. "Kita nggak mau nanti apabila undang-undang ini tidak berjalan, rakyat kita banyak yang akan mati karena tidak pemerintah tidak menjalankan ini," tandasnya.
Namun demikian, Indra optimistis pemerintah maupun DPR tidak akan mengabaikan hal ini. "Mudah-mudahan pemerintah tidak akan senekat itu," imbuhnya.
Menjelang pengesahan RUU BPJS yang diperkirakan pada 22 Juli mendatang, tidak sedikit pihak yang merasa "panas" seakan tercabik-cabik haknya jika peraturan tersebut diberlakukan.
Beberapa pihak menuding adanya kebohongan besar apabila PT Jamsostek ditransformasikan ke dalam BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Mereka menilai uang pekerja yang dititipkan dalam bentuk Dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada PT Jamsostek akan hilang.
HTI Desak MK Batalkan RUU BPJS
Jakarta: Ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia berunjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (15/7). Mereka mendesak MK membatalkan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Mereka mengecam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara. Jika UU itu dibatalkan maka tidak perlu ada pembentukan BPJS. Pendemo menilai penetapan UU hanya suatu obyek pemalakan karena rakyat dipaksa membayar iuran berkedok jaminan sosial.
Sebelumnya anggota Pansus BPJS Rieke Diah Pitaloka menyatakan rapat lanjutan RUU BPJS telah dibatalkan sepihak oleh pemerintah.
Sumber:Liputan6.com, 15/07/2011 17:23
Baca selanjutnya......Saturday, July 2, 2011
Panglima Militer: Chavez Pulih Segera Pulang
"Kita telah melihat komandan kita lebih kurus daripada biasa tapi masih berdiri tegak. Yang benar adalah ia bertambah baik, ia sehat," kata Panglima Militer Venezuela Jenderal Henry Rangel Silva kepada stasiun televisi negara, sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (1/7).
Silva juga mengatakan Chavez masih terus memimpin pemerintahan melalui instruksi dari Kuba, tempat ia kini dirawat."Negara tenang," ujarnya.
Chavez (56) sempat berpidato Kamis (30/6). Ia mengaku memerlukan waktu untuk pulih sebelum kembali ke Venezuela untuk melaksanakan revolusinya sendiri. "Kita akan hidup dan kita akan menaklukkan. Sampai saya kembali!" Chavez mengakhiri pidatonya Kamis malam dari Havana, Kuba.
Para pendukungnya berikrar akan melanjutkan upaya sayap kirinya, yang telah mencakup nasionalisasi banyak bidang ekonomi, tantangan diplomatik luas terhadap dominasi Amerika Serikat di wilayah tersebut dan pengambilalihan industri minyak yang menjadi pemasok penting bagi Washington.
Di permukiman kumuh di Karakas, pendukungnya memberi penghormatan kepada dia dengan menyalakan kembang api. "Ia hidup! Ia hidup!" demikian teriakan sekelompok warga di daerah miskin Catia, setelah pidato Chavez.
Chavez masih dicintai di kawasan kumuh, karena ia menggunakan hasil penjualan minyak untuk membangun sekolah dan klinik baru.
Lain lagi dengan para pemimpin oposisi. Mereka berusaha memberi dukungan kepada seorang calon persatuan yang dipilih pada Februari untuk pemilihan presiden 2012. Mereka diduga menerima berita itu sebagai tanda Chavez mulai lemah dan tampaknya takkan menang dalam pemungutan suara mendatang setelah ia berulangkali meraih kemenangan besar sejak 1998.(Ant/BEY)
Sunday, June 5, 2011
Teks Lengkap Pidato Ahmadinejad di PBB
- -Secara tiba-tiba ditayangkan ke seluruh penjuru dunia berbagai rekaman serangan terhadap menara kembar.
- -Kira-kira semua pemerintah dan politisi terkemuka mengecam serangan tersebut.
- -Motor propaganda pun bergerak dan dunia diambang ancaman besar dengan nama terorisme dan diumumkan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah invasi militer ke Afghanistan.
- -Pada akhirnya, Afghanistan dan tidak lama kemudian Irak diduduki.
- 1-Kelompok teroris yang sangat kuat dan pelik yang berhasil menembus seluruh lapisan keamanan dan intelejensi Amerika. Pendapat ini yang disebar luaskan oleh pemerintah Amerika.
- 2-Sebagian pihak di dalam pemerintah Amerika Serikat untuk menciptakan perubahan dalam proses kelesuan ekonomi Amerika dan penguasaan Washington terhadap Timur Tengah dan juga upaya penyelamatan rezim Zionis. Mayoritas warga Amerika, bangsa-bangsa, dan juga para politisi dunia yang meyakini pendapat ini.
- 3-Sebuah kelompok teroris yang didukung dan dimanfaatkan oleh pemerintah Amerika Serikat kala itu. Tampaknya pendapat ini yang mendapat dukungan paling sedikit.
- 1-Apakah logika tidak membenarkan bahwa pertama harus dilakukan penelitian serius oleh kelompok-kelompok independen dan kemudian identifikasi seluruh pelaku dan menentukan program untuk menindak mereka.
- 2-Bila pendapat pemerintah Amerika diterima, apakah tindakan terhadap kelompok teroris, adalah invasi meluas, perang teratur, dan pembantaian ratusan ribu orang?
- 3-Apakah tidak mungkin dilakukan seperti cara Iran dalam menyikapi kelompok teroris Rigi yang telah membuat 400 warga Iran gugur dan cedera? Dalam operasi yang dilancarkan Iran tak satupun nyawa orang yang tidak berdosa yang melayang.
- -Jika semenjak awal, hak kedaulatan bangsa Palestina diakui sebagai ganti dari mengakui rezim penjajah Zionis Israel, apakah kita akan menyaksikan semua kejahatan yang terjadi?!!
- -Usulan kami adalah pemulangan pengungsi Palestina ke tanah air mereka dan merujuk pada referendum semua warga Palestina untuk menentukan kedaulatan dan bentuk pemerintahan.
- -Mereka malah menilai tenaga nuklir sebagai bom, dan berupaya memonopolinya dan menekan IAEA agar membatasi kepemilikan tenaga nuklir ini hanya untuk segelintir negara.
- -Pada saat yang sama, negara-negara itu menimbun bom nuklir dan memproduksinya. Tentu Anda mendengar bahwa pemerintah Amerika tahun ini mengalokasikan 80 milyar dolar untuk bom nuklir.
Sumber: Kabarnet
Saturday, June 4, 2011
Ahmadinejad: Diktator Arab Pakai Senjata AS
"Para diktator yang membunuh rakyat sendiri tak punya kemampuan membuat perangkat sederhana sehingga mereka menggunakan senjata yang dibeli dari AS, dan sekutu-sekutunya," kata Ahmadinejad, Senin 28 Februari 2011 waktu setempat, seperti dikutip harian Tehran Times hari ini.
Menurut Ahmadinejad, pemerintah AS dan sekutunya secara tak langsung juga harus bertanggungjawab atas keberadaan para diktator yang telah menindas rakyat masing-masing selama 30-40 tahun.
Ahmadinejad tak menyebut siapa saja diktator itu. Namun, Presiden Ben Ali dari Tunisia, dan Husni Mubarak dari Mesir selama ini adalah sekutu strategis bagi AS di Timur Tengah. Mereka berdua dijungkalkan oleh rakyat masing-masing setelah lama memerintah.
Ben Ali memerintah Tunisia selama 23 tahun. Sedangkan Mubarak selama 30 tahun. Kini, Libya tengah bergolak saat rakyatnya menuntut mundur Muammar Khadafi, yang berkuasa sejak 1969.
Ahmadinejad juga mengatakan negara-negara yang selama ini menjalankan sistem diktator justru mengklaim sebagai pembela demokrasi. Dia menilai bahwa Barat kini takut dengan Iran, dan berupaya menghambat kemajuan negaranya.
"Impian kalian tak akan pernah terwujud. Bangsa Iran akan bertahan dan membuat negeri ini makmur serta menjadi model sempurna bagi dunia," kata Ahmadinejad.
Friday, June 3, 2011
JK: Sahkan RUU BPJS Tanpa Revisi UU SJSN
"Jadi UU (BPJS) yang dibuat ini harus mengacu UU yang lama (SJSN). Itu harus selesai sekarang, enggak ada sulitnya," kata Kalla seusai menerima enam anggota Pansus RUU BPJS di kediamannya di Jakarta, Sabtu (14/5/2011).
Enam anggota Pansus itu yakni Rieke Diah Pitaloka dan Maruarar Sirait (F-PDIP), Martri Agoeng (F-PKS), Soepriyatno (F-Gerindra), Sunartoyo (F-PAN), serta Chusnunia (F-PKB).
JK mengatakan, ia berharap sembilan prinsip BPJS tetap dipertahankan. Sembilan prinsip itu yakni kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.
"Kita sepakat bahwa semua UU Jaminan Sosial Nasional prinsip pokoknya nirlaba. Sekarang ini ada empat badan negara yang melaksanakan ini semua. Dulu diputuskan bahwa itu keluar dari BUMN untuk jadi badan khusus yang komisarisnya kita sebut wali amanah. Karena dia wali amanah, maka profitnya kembali berputar, tidak masuk ke kas negara," jelas JK.
Rieke, perwakilan Pansus BPJS, menyambut baik sikap JK tersebut. Rieke mengatakan, pihaknya meminta dukungan JK lantaran pernah terlibat dalam pembentukan UU SJSN saat menjabat sebagai Menko Kesra. Selain itu, tambah Rieke, JK sebagai tokoh nasional dan politik diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan politis.
"Alhamdulillah kami dapatkan support yang luar biasa. Apa yang Bapak JK katakan jadi inti perdebatan. Tarik ulur ada pada sembilan prinsip BPJS," ucap Rieke.
Seperti diwartakan, RUU BPJS harus rampung pada masa sidang ini. Jika tidak selesai, RUU itu tidak lagi dibahas sampai pergantian anggota Dewan mendatang atau setelah 2014. Pasalnya, menurut UU dan Tata Beracara di DPR, RUU yang sudah dibahas tiga kali masa persidangan tak bisa dibahas lagi dalam periode tersebut.
Pembahasan RUU BPJS dalam periode Dewan 2009-2014 sudah dilakukan dalam dua kali masa sidang sebelumnya dan gagal disahkan.
Monday, April 11, 2011
Eks Menkes: Pemerintah sebenarnya bisa biayai SJSN
Iuran SJSN dapat diambil dari dana bantuan sosial yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga negara yang jumlahnya Rp61,2 trilun.
"Dana itu biasanya digunakan untuk berbagai sumbangan kepada masyarakat seperti sumbangan pembangunan masjid atau kegiatan sosial lainnya," kata Siti Fadillah baru-baru ini.
Sedangkan pelaksanaan SJSN menurut Siti Fadilah, hanya dibutuhkan Rp40 trilun. Anggaran sebesar itu sudah dapat mencakup biaya kesehatan seluruh rakyat.
"Adalah tugas pemerintah untuk melindungi rakyat, jangan rakyat disuruh melindungi diri sendiri," kata dia .
Berdasarkan anggaran 2010, total dana bantuan sosial di seluruh lembaga negara mencapai Rp61,2 trilun dan pada 2011 mencapai Rp59,1 triliun. Dana bantuan sosial itu antara lain terdapat di Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp8,6 triliun.
Siti Fadilah menegaskan seluruh rakyat berhak mendapat jaminan sosial, tidak boleh dibedakan antara yang miskin dan yang kaya, dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan tersebut. Tak seharusnya masyarakat memberikan uang iuran lagi.
"Angka pengangguran masih tinggi, kalau buat makan saja susah bagaimana mau membayar uang iuran,"tegas bekas Menkes
Dalam Undang-undang SJSN pasal 17 diatur tentang iuran peserta, antara lain iuran dipungut oleh pemberi kerja dan kemudian ia membayarkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sumber : www.primaironline.com ; tanggal, 11 April 2011 ; SOSIAL
Thursday, April 7, 2011
Pemerintah Didesak Sahkan RUU Badan Penyelenggara Jamsos
Menurut anggota Pansus BPJS Rieke Diah Pitaloka, anggaran Jamkesmas yang ada saat ini hanya Rp5.500/ jiwa dan Rp66 ribu/jiwa per tahun. Karena itu, daripada membangun gedung, dana tersebut bisa diperuntukkan untuk rakyat.
"Jaminan persalinan rakyat tidak mampu hanya Rp1,2 trilun untuk 2,6 juta kelahiran. Bandingkan Rp1,1 triliun untuk gedung. Bukannya menolak atau apa, kalau dipakai untuk biaya persalinan akan lebih menolong jiwa. Ini menjawab Menkeu yang mengatakan bahwa APBN tidak cukup. Bangun gedung yang dibutuhkan rakyat bukan gedung DPR, tapi sistem jaminan sosial beserta perangkatnya," kata Rieke di hadapan para anggota dewan, Kamis (7/4).
Selain Rieke dari Fraksi PDIP, Teguh Juwarno dari PAN dan Chairuman Harahap dari Fraksi Golkar juga turut mendesak agar UU BPJS segera disahkan. "Secara jelas dan tegas persoalan BPJS harus dijalankan. Parlemen ini berharap agar UU berjalan, kita tidak perlu ragu-ragu menunda gedung baru, kita gunakan tenaga untuk membahas kebutuhan rakyat," kata Teguh. Sementara, "Kami dari fraksi Golkar ingin BPJS segera dibentuk," ujar Chairuman.
Sebagai bentuk apresiasi DPR, pimpinan rapat hari ini, Kamis, yaitu Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso angkat bicara soal BPJS. Priyo menyayangkan pemerintah yang diwakili delapan menteri, yaitu Menkeu, Menpan, Menkes, Menakertrans, Mensos, Menteri BUMN, dan Menteri Kepala Bappenas, menghentikan secara sepihak pembahasan RUU BPJS tersebut.
"Dari meja pimpinan, saya menyayangkan pemerintah 8 menteri tersebut menghentikan secara sepihak membahas RUU selama sebulan. Padahal, DPR dituntut membicarakan UU yang strategis membicarakan hajat hidup orang banyak. Menteri Keuangan tidak boleh lagi terkesan ngambek seperti saat ini, kalau seperti itu terus pimpinan dewan tidak ragu untuk menyampaikan ke presiden untuk menegur menteri-menteri tersebut," kata Priyo di hadapan semua anggota dewan.
Monday, April 4, 2011
SJSN 40 th 2004 di Realisasikan, Pemerintah Berpihak Pada Pasar Global
Evo Morales dan Revolusi Bolivia: Menggugat Neoliberalisme
Kalau kita mencoba menengok ke Amerika Latin, maka kita akan melihat bahwa tesis Fukuyama di atas tidak sepenuhnya benar -kalau tidak bisa dikatakan salah-. Kuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, dan Venezuela merupakan beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi-politik sosialisme. Dan dalam tulisan ini penulis ingin sedikit mengulas perjalanan revolusi Bolivia yang mencoba melakukan perombakan sistem ekonomi yang dulunya kapitalis-indiviudualis menjadi sosialis-distributif. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia tercinta ini.
Bolivia merupakan sebuah negara kecil di Amerika Latin. Pada tahun 1937 di awal depresi global, suatu periode ketika tatanan dunia pada umumnya menyambut baik intervensi negara yang lebih besar dalam ekonomi (madzhab Keynesian), Bolivia melakukan kontrol terhadap sektor pertambangan (extractive sector). Setelah suatu pergeseran ke kanan yang perlahan tapi pasti, sebuah revolusi pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Gerakan Nasionalis Revolusioner (MNR) berhasil menggulingkan rezim militer kanan dan menasionalisasi tambang timah terbesar di negeri itu, memulai reformasi tanah (land reform), dan memberikan hak pilih kepada perempuan dan kaum Indian yang sebelumnya tidak berhak memilih. Konteks global pada masa itu memang menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemerintahan kiri, ditandai dengan kebangkitan Uni Soviet menjadi negara adidaya dan revolusi komunis di Cina. Pemerintahan revolusioner Bolivia disingkirkan 12 tahun kemudian, setelah itu negeri tersebut menjadi korban serangkaian pemerintahan militer dan rezim sipil lemah yang berjatuhan seperti domino.
Pada tahun 1993, Gonzalo Sanchez de Lozada -sang perancang kebijakan neoliberal pada tahun 1980-an- terpilih sebagai presiden. Sejak itu, ia melakukan privatisasi besar-besaran terhadap berbagai sektor ekonomi di negera itu. Langkah ini membolehkan penduduk asing memiliki setengah dari perusahaan yang sebelumnya merupakan korporasi publik atau negara dalam sektor-sektor strategis seperti petroleum, penerbangan, telekomunikasi, kereta-api, perusahaan listrik, dan seterusnya. Sejak awal, kebijakan restrukturisasi ini mendapatkan perlawanan yang sengit berupa aksi-aksi protes rakyat.
Gerakan-gerakan protes rakyat ini berawal dari serangkaian peristiwa seputar peringatan di tahun 1992 tentang Penaklukan oleh Spanyol 500 tahun sebelumnya. Gerakan penduduk asli mulai dibangun pada masa ini, dan memicu semakin tingginya aktivisme politik antara penduduk mayoritas negeri itu. dan titik balik yang terlihat jelas terjadi pada tahun 1999-2000 ketika diterapkan rencana privatisasi air di Lembah Cochabamba melalui anak perusahaan Bechtel Corporation, Aguas de Tunari. Dalam waktu beberapa bulan harga air meningkat drastis dan memicu aksi-aksi protes yang semakin agresif, termasuk suatu demonstrasi massal di mana seorang protestan terbunuh dan beberapa lainnya terluka oleh militer. 'Perang Air' ini, sebagaimana biasa disebut, berujung pada pembatalan kesepakatan privatisasi air. Ia juga memperkuat gerakan anti-neoliberal yang berlanjut meningkat dalam jumlah dan intensitas.
Pada tahun 2003, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populis berupa pembangunan pipa gas untuk tujuan ekspor gas ke Cile. Bagi rakyat banyak, kebijakan ini tidaklah menguntungkan mereka, dan ini hanyalah salah satu skema untuk mengekstraksi sumber daya alam Bolivia yang berharga demi keuntungan korporasi transnasional dan pihak asing. Dan pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembasmian koka dengan alasan pembasmian narkotika, padahal koka merupakan tempat sebagian besar penduduk negeri itu bergantung. Sehingga, pecahlah tragedi Oktober Hitam, yang mana presiden memerintahkan militer untuk menggunakan kekerasan dalam membubarkan blokade jalanan di La Paz dan pemukiman kumuh El Alto yang didirikan sebagai protes terhadap kebijakan presiden yang tidak merakyat. Setidaknya 100 orang ditembaki oleh militer dan banyak lainnya terluka. Gonzalo Sanchez de Lozada pun mengundurkan diri dan mencari suaka di Amerika Serikat, sementara wakil presidennya, Carlos Mesa Gisbert, mengambil kendali yang goyah terhadap pemerintahan hingga kejatuhannya dua tahun kemudian. Pada tahun 2004, dalam suatu referendum 80% suara rakyat memilih nasionalisasi terhadap sumber daya energi negeri itu. Luar biasanya, pemerintah memilih untuk mengabaikan mandat publik yang terang-terangan ini. Aksi-aksi protes pun merebak, dan memaksa Presiden Mesa mundur.
Pada Pemilu 2005, yang dipercepat dari seharusnya 2007 akibat pemaksaan mundur Presiden Mesa, terpilih seorang presiden yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan aspirasi hati nurani mayoritas rakyat Bolivia, yaitu Evo Morales, pemimpin Partai Movimiento a Socialismo (Gerakan Menuju Sosialisme) atau disingkat MAS, yang berarti "lebih". MAS terlibat secara aktif dalam ‘Perang Gas’ (menentang pembangunan pipa gas untuk tujuan ekspor ke Cile), bersama-sama dengan banyak kelompok lainnya, yang biasanya dirujuk sebagai "gerakan sosial". Ia memperoleh 54,3 persen suara menurut hasil resmi yang diumumkan pada 21 Desember 2005. Kemenangannya itu menunjukkan bahwa dukungan rakyat lebih besar dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya sejak demokrasi dipulihkan di negara itu dua dekade lalu. Setelah terpilih, dia menyatakan akan memotong setengah gajinya untuk kepentingan pendidikan dan perluasan lapangan kerja.
Sejak itu, kebijakan demi kebijakan yang pro-rakyat digulirkan oleh Morales. Ia memilih para menteri dari kalangan aktivis dan memotong gaji mereka hingga 50% yang dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan bagi rakyat. Ia juga menasionalisasi perusahaan tambang migas di Bolivia, yang sebelumnya bak lumbung bagi korporasi-korporasi multinasional seperti Exxon Mobil, Repsol, Petrobras, Shell, dan lain-lain. Dan di bawah pemerintahannya pula penanaman koka, tanaman tradisional masyarakat suku Indian Aymar yang merupakan penduduk asli Bolivia, dilegalkan. Koka biasa digunakan dalam upacara adat dan pengobatan tradisional. Koka mentah juga dikonsumsi untuk menambah stamina para petani saat bekerja. Padahal, sebelum Evo Morales menjadi presiden, koka adalah tanaman terlarang karena bisa disalahgunakan menjadi narkotika kokain, dan AS menekan pemerintah untuk melakukan pembasmian koka dan mengalihkannya ke tanaman industri seperti lada dan kacang mademia. Tapi faktanya, harga yang didapat petani untuk hasil panen tanaman itu sungguh tidak kompetitif dengan harga koka dan sulit menemukan pasar untuk menjual komoditas tani ini. Sehingga dengan melegalkan koka, berarti Evo Morales telah memberi kemudahan dan meningkatkan kesempatan-kesempatan untuk para petani untuk ikut menghidupkan ekonomi Bolivia sembari melestarikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indian. Menurutnya, masalah kokain harus diselesaikan pada sisi konsumsinya, bukan dengan membasmi perkebunan koka.
Bolivia di bawah Morales menambah sederet pemerintahan kiri-sosialis yang menentang imperialisme dan sistem neoliberal Amerika Serikat. Keyakinannya yang kuat, beserta dukungan yang didapatkannya dari rakyat yang sadar akan kebusukan neoliberalisme, telah memberikan kesempatan dan tugas yang harus diembannya dalam usaha menyejahterakan rakyat Bolivia. Dan ia telah melaksankan dan membuktikannya. Bagaimana dengan Indonesia?