Eks Menkes: Pemerintah sebenarnya bisa biayai SJSN

Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Siti Fadilah Supari mengatakan, pemerintah sebenarnya memiliki dana untuk membiayai SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Iuran SJSN dapat diambil dari dana bantuan sosial yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga negara yang jumlahnya Rp61,2 trilun.

"Dana itu biasanya digunakan untuk berbagai sumbangan kepada masyarakat seperti sumbangan pembangunan masjid atau kegiatan sosial lainnya," kata Siti Fadillah baru-baru ini.

Sedangkan pelaksanaan SJSN menurut Siti Fadilah, hanya dibutuhkan Rp40 trilun. Anggaran sebesar itu sudah dapat mencakup biaya kesehatan seluruh rakyat.

"Adalah tugas pemerintah untuk melindungi rakyat, jangan rakyat disuruh melindungi diri sendiri," kata dia .

Berdasarkan anggaran 2010, total dana bantuan sosial di seluruh lembaga negara mencapai Rp61,2 trilun dan pada 2011 mencapai Rp59,1 triliun. Dana bantuan sosial itu antara lain terdapat di Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp8,6 triliun.

Kementerian Pendidikan sebesar Rp31,2 triliun,  Kementerian Kesehatan Rp3,7 triliun, Kementerian Agama Rp 6,8 triliun, Kementerian Sosial Rp2,1 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp2,5 triliun. Dana bantuan sosial itu ada diberbagai lembaga negara jumlahnya bervariasi.

Siti Fadilah menegaskan seluruh rakyat berhak mendapat jaminan sosial, tidak boleh dibedakan antara yang miskin dan yang kaya, dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan tersebut. Tak seharusnya masyarakat memberikan uang iuran lagi.

"Angka pengangguran masih tinggi, kalau buat makan saja susah bagaimana mau membayar uang iuran,"tegas bekas Menkes

Dalam Undang-undang SJSN pasal 17 diatur tentang iuran peserta, antara lain iuran dipungut oleh pemberi kerja dan kemudian ia membayarkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sumber : www.primaironline.com ; tanggal, 11 April 2011 ; SOSIAL

Baca selanjutnya......

Pemerintah Didesak Sahkan RUU Badan Penyelenggara Jamsos

Berlarut-larutnya pembahasan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menimbulkan kekesalan sebagian anggota DPR. Mereka mendesak pemerintah agar mengesahkan UU BPJS saat rapat Paripurna.

Menurut anggota Pansus BPJS Rieke Diah Pitaloka, anggaran Jamkesmas yang ada saat ini hanya Rp5.500/ jiwa dan Rp66 ribu/jiwa per tahun. Karena itu, daripada membangun gedung, dana tersebut bisa diperuntukkan untuk rakyat.

"Jaminan persalinan rakyat tidak mampu hanya Rp1,2 trilun untuk 2,6 juta kelahiran. Bandingkan Rp1,1 triliun untuk gedung. Bukannya menolak atau apa, kalau dipakai untuk biaya persalinan akan lebih menolong jiwa. Ini menjawab Menkeu yang mengatakan bahwa APBN tidak cukup. Bangun gedung yang dibutuhkan rakyat bukan gedung DPR, tapi sistem jaminan sosial beserta perangkatnya," kata Rieke di hadapan para anggota dewan, Kamis (7/4).

Selain Rieke dari Fraksi PDIP, Teguh Juwarno dari PAN dan Chairuman Harahap dari Fraksi Golkar juga turut mendesak agar UU BPJS segera disahkan. "Secara jelas dan tegas persoalan BPJS harus dijalankan. Parlemen ini berharap agar UU berjalan, kita tidak perlu ragu-ragu menunda gedung baru, kita gunakan tenaga untuk membahas kebutuhan rakyat," kata Teguh. Sementara, "Kami dari fraksi Golkar ingin BPJS segera dibentuk," ujar Chairuman.

Sebagai bentuk apresiasi DPR, pimpinan rapat hari ini, Kamis, yaitu Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso angkat bicara soal BPJS. Priyo menyayangkan pemerintah yang diwakili delapan menteri, yaitu Menkeu, Menpan, Menkes, Menakertrans, Mensos, Menteri BUMN, dan Menteri Kepala Bappenas, menghentikan secara sepihak pembahasan RUU BPJS tersebut.

"Dari meja pimpinan, saya menyayangkan pemerintah 8 menteri tersebut menghentikan secara sepihak membahas RUU selama sebulan. Padahal, DPR dituntut membicarakan UU yang strategis membicarakan hajat hidup orang banyak. Menteri Keuangan tidak boleh lagi terkesan ngambek seperti saat ini, kalau seperti itu terus pimpinan dewan tidak ragu untuk menyampaikan ke presiden untuk menegur menteri-menteri tersebut," kata Priyo di hadapan semua anggota dewan. 

Sumber : MEDIA INDONESIA (Kamis, 07 April 2011)

Baca selanjutnya......

SJSN 40 th 2004 di Realisasikan, Pemerintah Berpihak Pada Pasar Global

Jaminan kesehatan nasional kenapa mesti dipersoalkan dan diundang-undangkan lagi padahal itu udah tertuang dalam UUD '45 yang sejatinya negara harus bertanggung jawab pada rakyatnya. sebaliknya apabila negara tidak bertanggung jawab maka kita sepakati untuk membubarkan NEGARA ini. 

Empat (4) perusahaan yang ditunjuk pemerintah (PT.ASKES, PT.TASPEN, PT.JAMSOSTEK, PT.ASABRI) merupakan perusahaan BUMN sama sekali tidak berpihak pada kepentingan RAKYAT,  Empat (4) Perusahaan itu adalah perusahaan ASURANSI, Ok kita sepakati disingkat dengan ASU yahhhh...nah bagaimana cara kerjanya ASU?...

ASU dalam pengertiannya adalah sebuah perusahaan yang tentunya pasti ada dewan komisaris,direktur, karyawan dll banyak dech bagiannya, yang jelas ada pengusaha didalam ASU itu .Artinya, pengusaha itu adalah orang yang berusaha untuk mencari profit atau keuntungan lah gampangnya. kemudian dalam berusaha, keuntungan yang berlipat ganda itu bagian yang paling prioritas orang berusaha tadi. 

Terus keuntungan dari ASU yang empat tadi gimana caranya, nah keuntungannya dimulai dari penolakan kleim oleh nasabah atau rakyat yang menjadi tanggunganya, kemudian ASU memilah-milah penyakit yang ditanggung dan yang tidak. Terus apa gunanya nasabah/RAKYAT harus bayar setiap bulannya ane contohin yee: JAMSOSTEK yang nasabahnya BURUH yang harus rela gajinya tiap bulan dipotong sama JAMSOSTEK ketika BURUH itu sakit hanya ditanggung tujuh (7) hari rawat inap di Rumah Sakit dan kalo penyakitnya tidak masuk dalam daftar yang ditanggung JAMSOSTEK maka BURUH tersebut menanggug sendiri pengobatannya. "Gilanya lagi Pemerintah yang mendukung dengan mengesahkan UU SJSN 40/2004".

Nah lo, kalo udah bayar sendiri artinya buruh tidak disejahterakan oleh negara lewat perusahaannya bekerja, dan akhirnya BURUH-BURUH protes kepemerintah nah sedangkan pemerintah menyerahkan tanggung jawab itu sepenuhnya ke ASU (JAMSOSTEK) tadi lewat UU SJSN 40/2004, terjadilah protes BURUH salah sasaran dan pada akhirnya BURUH protes ke ASU JAMSOSTEK terus pemerintah yang tugasnya mensejahterakan rakyatnya dimana?!.klo bahasa gaul NEOLIB sekarang, pemerintah "CUCI TANGAN" artinya tidak mau bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya, nah kalo pemerintah tidak mau bertanggu jawab terus apa gunanya NEGARA?!.BUBAR kan saja NEGARA ini.

aku mengajak pemuda-pemuda negri ini untuk MELAWAN neolib-neolib yang menjanjikan jaminan kesehatan itu yang berbentuk ASU ASU ASURANSI..!!!!

Baca selanjutnya......

Evo Morales dan Revolusi Bolivia: Menggugat Neoliberalisme

Dalam sejarah, pergulatan ideologi di berbagai negara berlangsung terus-menerus. Dalam kajian ideologi kita mengenal dua ideologi besar, yaitu kapitalisme dan sosialisme/komunisme, di mana masing-masing memiliki varian-varian. Seorang ilmuwan bernama Francis Fukuyama pernah mengatakan bahwa saat ini merupakan ‘akhir sejarah (the end of history)’, karena tidak ada lagi persaingan ideologi seperti halnya pada era Perang Dingin, di mana -menurutnya- pertarungan tersebut dimenangkan oleh kapitalisme. Kapitalisme telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang tak tertandingi di muka bumi, dan telah memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dengan berbagai kebijakan yang dihasilkannya. Benarkah demikian? Apakah tidak ada lagi perlawanan menentang kapitalisme, yang kini menjelma menjadi kapitalisme global dengan sebutan imperialisme atau neoliberalisme itu?


Kalau kita mencoba menengok ke Amerika Latin, maka kita akan melihat bahwa tesis Fukuyama di atas tidak sepenuhnya benar -kalau tidak bisa dikatakan salah-. Kuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, dan Venezuela merupakan beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi-politik sosialisme. Dan dalam tulisan ini penulis ingin sedikit mengulas perjalanan revolusi Bolivia yang mencoba melakukan perombakan sistem ekonomi yang dulunya kapitalis-indiviudualis menjadi sosialis-distributif. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia tercinta ini.

Bolivia merupakan sebuah negara kecil di Amerika Latin. Pada tahun 1937 di awal depresi global, suatu periode ketika tatanan dunia pada umumnya menyambut baik intervensi negara yang lebih besar dalam ekonomi (madzhab Keynesian), Bolivia melakukan kontrol terhadap sektor pertambangan (extractive sector). Setelah suatu pergeseran ke kanan yang perlahan tapi pasti, sebuah revolusi pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Gerakan Nasionalis Revolusioner (MNR) berhasil menggulingkan rezim militer kanan dan menasionalisasi tambang timah terbesar di negeri itu, memulai reformasi tanah (land reform), dan memberikan hak pilih kepada perempuan dan kaum Indian yang sebelumnya tidak berhak memilih. Konteks global pada masa itu memang menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemerintahan kiri, ditandai dengan kebangkitan Uni Soviet menjadi negara adidaya dan revolusi komunis di Cina. Pemerintahan revolusioner Bolivia disingkirkan 12 tahun kemudian, setelah itu negeri tersebut menjadi korban serangkaian pemerintahan militer dan rezim sipil lemah yang berjatuhan seperti domino.

Pada tahun 1993, Gonzalo Sanchez de Lozada -sang perancang kebijakan neoliberal pada tahun 1980-an- terpilih sebagai presiden. Sejak itu, ia melakukan privatisasi besar-besaran terhadap berbagai sektor ekonomi di negera itu. Langkah ini membolehkan penduduk asing memiliki setengah dari perusahaan yang sebelumnya merupakan korporasi publik atau negara dalam sektor-sektor strategis seperti petroleum, penerbangan, telekomunikasi, kereta-api, perusahaan listrik, dan seterusnya. Sejak awal, kebijakan restrukturisasi ini mendapatkan perlawanan yang sengit berupa aksi-aksi protes rakyat.

Gerakan-gerakan protes rakyat ini berawal dari serangkaian peristiwa seputar peringatan di tahun 1992 tentang Penaklukan oleh Spanyol 500 tahun sebelumnya. Gerakan penduduk asli mulai dibangun pada masa ini, dan memicu semakin tingginya aktivisme politik antara penduduk mayoritas negeri itu. dan titik balik yang terlihat jelas terjadi pada tahun 1999-2000 ketika diterapkan rencana privatisasi air di Lembah Cochabamba melalui anak perusahaan Bechtel Corporation, Aguas de Tunari. Dalam waktu beberapa bulan harga air meningkat drastis dan memicu aksi-aksi protes yang semakin agresif, termasuk suatu demonstrasi massal di mana seorang protestan terbunuh dan beberapa lainnya terluka oleh militer. 'Perang Air' ini, sebagaimana biasa disebut, berujung pada pembatalan kesepakatan privatisasi air. Ia juga memperkuat gerakan anti-neoliberal yang berlanjut meningkat dalam jumlah dan intensitas.

Pada tahun 2003, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populis berupa pembangunan pipa gas untuk tujuan ekspor gas ke Cile. Bagi rakyat banyak, kebijakan ini tidaklah menguntungkan mereka, dan ini hanyalah salah satu skema untuk mengekstraksi sumber daya alam Bolivia yang berharga demi keuntungan korporasi transnasional dan pihak asing. Dan pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembasmian koka dengan alasan pembasmian narkotika, padahal koka merupakan tempat sebagian besar penduduk negeri itu bergantung. Sehingga, pecahlah tragedi Oktober Hitam, yang mana presiden memerintahkan militer untuk menggunakan kekerasan dalam membubarkan blokade jalanan di La Paz dan pemukiman kumuh El Alto yang didirikan sebagai protes terhadap kebijakan presiden yang tidak merakyat. Setidaknya 100 orang ditembaki oleh militer dan banyak lainnya terluka. Gonzalo Sanchez de Lozada pun mengundurkan diri dan mencari suaka di Amerika Serikat, sementara wakil presidennya, Carlos Mesa Gisbert, mengambil kendali yang goyah terhadap pemerintahan hingga kejatuhannya dua tahun kemudian. Pada tahun 2004, dalam suatu referendum 80% suara rakyat memilih nasionalisasi terhadap sumber daya energi negeri itu. Luar biasanya, pemerintah memilih untuk mengabaikan mandat publik yang terang-terangan ini. Aksi-aksi protes pun merebak, dan memaksa Presiden Mesa mundur.

Pada Pemilu 2005, yang dipercepat dari seharusnya 2007 akibat pemaksaan mundur Presiden Mesa, terpilih seorang presiden yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan aspirasi hati nurani mayoritas rakyat Bolivia, yaitu Evo Morales, pemimpin Partai Movimiento a Socialismo (Gerakan Menuju Sosialisme) atau disingkat MAS, yang berarti "lebih". MAS terlibat secara aktif dalam ‘Perang Gas’ (menentang pembangunan pipa gas untuk tujuan ekspor ke Cile), bersama-sama dengan banyak kelompok lainnya, yang biasanya dirujuk sebagai "gerakan sosial". Ia memperoleh 54,3 persen suara menurut hasil resmi yang diumumkan pada 21 Desember 2005. Kemenangannya itu menunjukkan bahwa dukungan rakyat lebih besar dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya sejak demokrasi dipulihkan di negara itu dua dekade lalu. Setelah terpilih, dia menyatakan akan memotong setengah gajinya untuk kepentingan pendidikan dan perluasan lapangan kerja.

Sejak itu, kebijakan demi kebijakan yang pro-rakyat digulirkan oleh Morales. Ia memilih para menteri dari kalangan aktivis dan memotong gaji mereka hingga 50% yang dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan bagi rakyat. Ia juga menasionalisasi perusahaan tambang migas di Bolivia, yang sebelumnya bak lumbung bagi korporasi-korporasi multinasional seperti Exxon Mobil, Repsol, Petrobras, Shell, dan lain-lain. Dan di bawah pemerintahannya pula penanaman koka, tanaman tradisional masyarakat suku Indian Aymar yang merupakan penduduk asli Bolivia, dilegalkan. Koka biasa digunakan dalam upacara adat dan pengobatan tradisional. Koka mentah juga dikonsumsi untuk menambah stamina para petani saat bekerja. Padahal, sebelum Evo Morales menjadi presiden, koka adalah tanaman terlarang karena bisa disalahgunakan menjadi narkotika kokain, dan AS menekan pemerintah untuk melakukan pembasmian koka dan mengalihkannya ke tanaman industri seperti lada dan kacang mademia. Tapi faktanya, harga yang didapat petani untuk hasil panen tanaman itu sungguh tidak kompetitif dengan harga koka dan sulit menemukan pasar untuk menjual komoditas tani ini. Sehingga dengan melegalkan koka, berarti Evo Morales telah memberi kemudahan dan meningkatkan kesempatan-kesempatan untuk para petani untuk ikut menghidupkan ekonomi Bolivia sembari melestarikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indian. Menurutnya, masalah kokain harus diselesaikan pada sisi konsumsinya, bukan dengan membasmi perkebunan koka.

Bolivia di bawah Morales menambah sederet pemerintahan kiri-sosialis yang menentang imperialisme dan sistem neoliberal Amerika Serikat. Keyakinannya yang kuat, beserta dukungan yang didapatkannya dari rakyat yang sadar akan kebusukan neoliberalisme, telah memberikan kesempatan dan tugas yang harus diembannya dalam usaha menyejahterakan rakyat Bolivia. Dan ia telah melaksankan dan membuktikannya. Bagaimana dengan Indonesia?

Baca selanjutnya......

Vokalis Green Day Ingin Menulis Untuk Teater Musikal

Kapanlagi.com - Dengan bakatnya menulis lirik lagu yang 'catchy', rupanya sang vokalis sekaligus gitaris Green Day, Billie Joe Armstrong ketagihan menulis musik untuk pertunjukan musikal. Niatannya ini dipicu oleh kesuksesan pertunjukan American Idiot yang dibawa ke panggung Broadway. Sang penyanyi dari band 'Boulevard of Broken Dreams' ini telah bekerja keras bersama anggota band lainnya, Mike Dirnt dan Tre Cool, dalam penggarapan versi Broadway American Idiot yang diselenggarakan April 2010 sampai sekarang di New York. Dan atas kesuksesan yang diraih, Billie menyatatakan bahwa dirinya ingin menulis untuk pertunjukan musikal lain.

"Kurasa akan sangat menarik kalau di masa depan aku bisa membuat karya yang dibuat khusus untuk satu pertunjukan. Inilah yang benar-benar ingin kulakukan," ungkap Billie. Pria ini juga menambahkan bahwa kemampuannya untuk menulis musik sesuai dengan panggung ini. "Jenis musik yang kusuka sangat langsung dan catchy, dan kau akan bisa mengenalinya dengan cepat. Dan aku berusaha menulis musik seperti itu. Sama halnya dengan teater musikal, kau akan bisa segera mengenali lagunya. Hanya yang bagus, anyway," lanjutnya.

Pertunjukan American Idiot yang diambil dari album mereka di tahun 2006 silam ini telah menuai tanggapan yang sangat baik, dengan enam penghargaan, dua di antaranya dari Tony Awards tahun lalu, juga penjualan tiket yang cukup fantastis.

Baca selanjutnya......

Subcomandante Marcos

Membisu maka suara kita meluruh….

Topeng balaclava tak pernah lepas menutup seluruh wajahnya. Tak ketinggalan juga ceruta yang selalu menempel erat di mulutnya, ikut kemana pun ia pergi. Dunia pun terus bertanya-tanya, “siapa orang dibalik topeng itu?” Pertanyaan itu terus berkecamuk dan menimbulkan berbagai spekulasi hingga sekarang tentang siapa si misterius dibalik topeng itu. Tak ada jawaban pasti, hanya sekedar terkaan belaka yang sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Orang dibalik topeng itu bisa saja berganti setiap waktu sesuai keadaan tanpa ada yang tahu. “Subcomandante Marcos hanyalah sebuah simbol bagi perlawanan masyarakat adat,” tegas orang dibalik topeng itu.

Banyak pihak memperkirakan, orang dibalik topeng itu adalah salah satu professor muda di salah satu universitas di Meksiko. Ada lagi yang mengatakan, ia adalah mantan gerilyawan marxis yang telah lama menghilang dan sekarang muncul kembali dengan wajah baru. Namun, itu hanyalah rekaan saja karena tak ada yang tahu siapa sebenarnya Subcomandante Marcos itu. orang dibalik topeng balaclava itu juga tak pernah mau membuka topengnya kepada siapa pun sehingga misterinya tetap terjaga. Apalagi, semua pasukan pemberontak (EZLN) memakai topeng yang mirip dengannya. Tanpa wajah, hanya mata saja yang terlihat karena Subcomandante Marcos sejatinya adalah simbol perlawanan. Simbol perlawanan yang apabila eksistensinya dimatikan, maka pemberontakannya akan terus hidup karena tidak bergantung pada satu orang tapi keputusan bersama (klandestine).

Subcomandante Marcos. Inilah nama yang membuat seluruh dunia tercengang pada 1 Januari 1994. Tanggal yang bertepatan dengan pemberlakuan North America Free Trade Agreement (NAFTA) di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Di Chiapas, Meksiko, Subcomandante Marcos mengumumkan adanya pemberontakan masyarakat adat dengan anam Ejercito Zapatista Liberacion Nacional (EZLN) terhadap pemerintahan. Tepat pergantian tahun, mereka menyerbu San Cristobal de Las Casas (Balaikota Chiapas) untuk melakukan pemberontakan dan mengumumkannya ke berbagai kantor berita di dunia.

Penyerbuan itu berlangsung sukses dan seluruh dunia pun langsung mengetahuinya. Tak hanya itu saja, mereka juga membuat seluruh dunia kaget karena gerakan ini tak pernah diduga akan muncul sebelumnya. Dengan status sebagai pemberontak, EZLN terus melakukan perlawanan terhadap rezim neoliberal di Meksiko. Tanpa henti, dibawah komando Subcomandante Marcos, EZLN terus melawan rezim yang hanya menginginkan penggunaan logika pasar dalam kehidupan. Anehnya, meski pemberontak, EZLN tak ingin menjadi penguasa atau mengganti ideologi negara Meksiko. Mereka memperjuangkan demokrasi, kebebasan, dan keadilan dengan dibukanya ruang publik yang bebas intervensi. ”Bendera, UUD, lagu kebangsaan, pahlawan-pahlawan nasional: hal-hal yang sering dianggap usang inilah yang memberi jiwa gerakan Zapatista,” tegas Comandante Ramona pada Februari 1994.

Bagi EZLN, pemberlakuan NAFTA merupakan hukuman mati terhadap petani kecil dan masyarakat adat. Neoliberalisme sebagai ideologi pasar merupakan ancaman bagi eksistensi masyarakat adat karena kehidupan tak hanya dinilai dari uang. Neoliberalisme menghancurkan eksistensi masyarakat adat karena mereka harus memrivatisasikan tanah adat yang sejatinya tak sekedar tempat berpijak. Didalamnya mengandung memori, harapan, dan sejarah masyarakat adat. Ini adalah sebuah kejahatan yang sungguh kejam dengan topeng keuntungan material. Selain itu, neoliberalisme juga juga akan meminggirkan kelompok minoritas karena mereka dipaksa untuk sama atau seragam dengan menghilangkan identitas yang melekat pada dirinya. “Zapatismo bukanlah suatu ideologi. Ia bukan doktrin terima jadi…karena di tiap tempat jawabnya berlainan. Zapatismo semata mengajukan tanya sambil menegaskan bahwa pluralislah jawabannya, inklusiflah jawabannya…” papar Subcomandante Marcos dalam sebuah komunikenya.

Dengan gaya khasnya, Subcomandante Marcos terus melancarkan “serangan” mematikannya ke seluruh dunia. Dunia pun dibuat marah, terkejut, dan terkagum-kagum dengan “bom” yang terus ia hujankan. Dari tempat yang tak pernah terdeteksi di pedalaman hutan belantara Chiapas, “bom” dengan denominator melebihi kekuatan nuklir itu terus ia lontarkan tanpa henti. Tak ada korban jiwa yang jatuh, hanya kuping panas rezim pro pasar dan dukungan dari seluruh penjuru dunia yang mengalir menanggapi “bom” yang ia lontarkan. Apakah senjata mematikan itu? Neil Harvey dalam tulisannya yang berjudul The Political Nature of Identities, Borders, and Orders: Discourse and Strategy in the Zapatista Rebellion mengatakan, senjata mereka adalah kata-kata.

Kata adalah Senjata

Dalam keheningan orang-orang adat ini melihat dan dilihat. Dalam keheningan mereka merasa angin dari bawah sedang bertiup. Dalam keheningan orang-orang adat ini tahu…

Banyak yang bilang, nuklir adalah senjata paling mematikan di dunia. Kekuatan dan dampaknya dapat menghancurkan dunia beserrta isinya. Namun, hal ini tak berlaku bagi para pemberontak EZLN. Senjata paling mematikan bagi mereka adalah kata-kata. Dengan kata, dunia yang ada saat ini tercipta. Segala sesuatu ada karena kata. Dengan kata, pengetahuan seseorang dapat terisi. Seperti yang diutarakan filsuf Perancis, Michael Foucault, power is knowledge. Hal ini juga ditegaskan Subcomandante Marcos, sejnta utama mereka adalah kata yang bisa mengubah dunia berserta isinya. “Kata adalah senjata,” tegasnya.

Dengan puisi dan cerpennya, gerakan Zapatista “menyerang” seluruh belahan dunia tanpa terkecuali. Cerpen karya Subcomandante Marcos tentang kisah seekor kumbang kecil yang melawan neoliberalisme berjudul Durito adalah karya monumentalnya. Bahkan, di harian La Jornada, Subcomandante Marcos bersahut-sahutan menulis cerpen bersambung dengan salah satu sastrawan Meksiko. Subcomandante Marcos juga secara rutin mengirimkan komunike EZLN ke seluruh dunia melalui saluran internet. Tulisan tentang Durito dan komunike ini mengilhami berbagai macam pemikiran tentang pentingnya ruang publik dan penghentian marjinalisasi kelompok minoritas. Secara keseluruhan, EZLN mengilhami berbagai macam gerakan anti-neoliberalisme. Salah satu bukti nyatanya adalah adanya protes dalam setiap KTT WTO, G-8 (sekarang berganti G-20), serta lainnya.

Namun, tanda tanya besar senantiasa muncul tentang gerakan kata-kata mereka. Bagaimana cerpen atau komunike itu bisa tersebar ke selutruh dunia karena belantara Chiapas tak terhubung dengan saluran komunikasi dan informasi? Bagaimana komunike itu ditulis menggunakan data-data terbaru karena mereka tinggal di tengah hutan belantara? Bagaimana cara mereka bisa berkomunikasi dengan dunia luar?? Inilah beberapa pertanyaan penting yang samapi sekarang belum bisa terjawab. Hidup di tengah hutan belantara tapi dapat terus mengakses informasi dan merespon keadaan dunia kontemporer secara detil.

Dengan kata-kata, Zapatista dan Subcomandante Marcos berusaha melawan hegemoni dunia yang berpaham neoliberalisme. Bagi Zapatista, masyarakat adat harus tetap mendapatkan hak mereka secara penuh dan tetap dihormati sebagaimana adanya. Meskipun minoritas, masyarakat adat adalah bagian dari dunia, begitupula kelompok-kelompok marjinal lainnya. Mereka harus dapat tempat semestinya tanpa harus dipinggirkan oleh kekuasaan. Keseragaman hanya akan memperburuk wajah dunia. Dunia akan tampak lebih indah dengan keragaman yang ada didalamnya. Selain itu, keberadaan negara adalah sesuatu yang penting untuk melindungi rakyatnya. Negara tak boleh jatuh ke tangan pemilik modal agar kepentingan semua pihak bisa terpenuhi. Bukan sekedar akumulasi kapital saja. Karena itu, dunia yang lain adalah mungkin…

Baca selanjutnya......

Polaritas Masyarakat dalam Pemikiran Ali Syari’ati dan Imam Khomeini

Oleh Mohammad Subhi-Ibrahim

 

Peta politik internasional, khususnya kawasan Timur Tengah, akhir tahun 70-an mengalami pergeseran signifikan. Di tengah perang dingin antara kekuatan Amerika dengan sekutunya, NATO, via-a-vis Uni Soviet dengan Pakta Warsawa, muncul fenomena mengejutkan, yaitu tampilnya kekuatan tradisional Islam-Syi’ah Iran ke pentas politik menggulingkan pemerintahan sekuler Muhammad Reza Pahlevi (Syah Iran).

Revolusi Islam Iran (11 Februari 1979) menarik untuk dikaji. Setidaknya, ada tiga alasan mengapa Revolusi Islam Iran itu layak untuk dicermati: Pertama, fenomena Revolusi Islam Iran merupakan salah satu bentuk kontradiksi-paradoksal dari proses modernisasi di negara dunia ketiga, terutama di Iran. Kontradiksi-paradoksal dalam arti bahwa proses modernisasi yang memangkas peran agama dalam fungsi sosial-politik, ternyata, di satu sisi menyebabkan peran agama terpinggir, tetapi di sisi lain mengentalkan sentimen keagamaan para pemeluknya. Keotentikan dan identitas kaum beragama yang terancam modernisme mengkristal menjadi gerakan-gerakan sosial, politik, dan kultural yang tidak sungkan-sungkan menggunakan simbol-simbol agama sebagai basis aktivitasnya.

Kedua, pengaruh Revolusi Iran telah menerobos seluruh penjuru dunia Islam, mulai dari Maroko sampai ke Indonesia, dari Bosnia di jantung Eropa sampai ke Afrika. Oleh karena itu, dampak revolusi tersebut sangat berpotensi mengubah peta konstelasi politik regional, khususnya kawasan Timur Tengah, maupun internasional.

Ketiga, Theda Skocpol, dalam Social Revolutions in the Modern World, mengategorikan Revolusi Islam Iran sebagai salah satu revolusi sosial terbesar di samping Revolusi Prancis, Rusia dan Cina. Revolusi Islam Iran adalah akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan seluruh komponen bangsa Iran, bukan hanya ketidakpuasan kelompok elit mullah (religious scholars) dan intelektual.

Citra yang tertangkap secara umum ketika kita menelaah Revolusi Islam Iran adalah citra sebuah revolusi para mullah dengan instrumen ideologi religius murni. Citra tersebut mengakibatkan pemerintahan Iran pasca Revolusi Februari 1979 kerap dituding dengan istilah mullahocracy (kekuasaan kaum mullah). Namun, bila disorot secara lebih tajam dan cermat, sesungguhnya, ada pula konstruk ideologis semi-religius.

Secara simplistik, ada dua gugus ideologi yang menjadi pilar Revolusi Islam Iran, yaitu: ideologi religius tradisional Syi’ah yang diusung oleh para ulama atau mullah, dan ideologi semi-religius yang tetap berbasis atas peristilahan-peristilahan Syi’ah, tetapi dibawa oleh para intelektual berlatar pendidikan sekuler. Dalam kategori pertama bisa disebut dua nama yang paling populer, yaitu Ayatullah Ruhullah Musawi Khomeini dan Ayatullah Murtadha Muthahhari. Pada kategori kedua yang paling menonjol adalah Ali Syari’ati, Mehdi Bazargan, dan Bani Sadr. Meski punya misi-praktis yang sama, yaitu menggulingkan rezim represif Syah Iran, kedua kelompok ideologis ini kadang saling berhadap-hadapan.

Yang paling sering disinggung dalam studi-studi tentang para ideolog Revolusi Iran adalah Khomeini. Tokoh-tokoh yang lain seakan tenggelam di bawah bayang-bayang nama besarnya. Memang harus diakui, dengan berbekal kecerdasan dan kharismanya, Khomeini mampu menyatukan gerakan-gerakan revolusioner yang berbeda-beda di Iran saat itu yang menuntut penghapusan monarki. Lalu, apakah fungsi Khomeini dan Syari’ati dalam Revolusi Iran tersebut? Sebagaimana diungkap John L. Esposito, Khomeini, dalam Revolusi Islam Iran, lebih berperan sebagai pemimpin revolusi, sedangkan perumus dan penyedia ideologi revolusinya sendiri adalah Ali Syari’ati. Bahkan menurut Nikki R. Keddie, "Ali Syari’ati-lah yang telah sangat mempersiapkan (secara ideologis, MS) orang muda Iran untuk perjuangan revolusioner itu". Tulisan ini akan mencoba menelusuri basis pemikiran sosial Syari’ati tentang polaritas masyarakat dan membandingkannya dengan gagasan Imam Khomeini seraya mencari titik temu, benang merahnya.

Kutub Habil Versus Kutub Qabil

Inti filsafat sosial Syari’ati adalah polarisasi masyarakat menjadi dua kutub dialektis. Pandangan tentang polarisasi masyarakat merupakan wujud konsistensi Syari’ati dalam mempertahankan kaca mata analisis dialektika. Secara lebih spesifik, Syari’ati menyatakan, "Sosiologi pun berdasarkan dialektika." Jadi, dialektika sosiologi adalah refleksi atas masyarakat (sosiologi) yang didasarkan pada konsep dialektika.

Masyarakat, seperti telah dikemukakan di muka, memiliki super-struktur, yang di dalamnya terdapat struktur dan mekanisme ekonomi (cara produksi, relasi produksi, alat-alat dan barang). Struktur tidak ditentukan oleh mekanisme ekonomi. Struktur bersifat mandiri (independent) terhadap semua kinerja dan mekanisme ekonomi. Dalam masyarakat, terdapat dua struktur tetap, yang dalam konsep Syari’ati disebut sebagai struktur Habil dan struktur Qabil, mengambil dua sosok anak Adam. Sisi beda kedua struktur itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Kategori Perbedaan Struktur Habil Struktur Qabil Posisi Individu Individu menentukan nasibnya sendiri (otonom) Nasib individu ditentukan oleh kelompok pemilik modal Kepentingan yang diperjuangkan Kepentingan masyarakat Kepentingan pribadi atau pemiliki modal (kapitalis)

Oleh karena masyarakat memiliki dua struktur tersebut, maka masyarakat pun terbagi menjadi dua kutub, yaitu kutub Qabil dan kutub Habil. Syari’ati memakai istilah "kutub masyarakat" dalam pengertian "kelas sosial". Jadi, kutub masyarakat sama dengan kelas sosial, juga sebaliknya. Syari’ati, dalam On Sociology of Islam, mengunakan kedua istilah ini secara bergantian.

Kutub Qabil : Kelas Penguasa

Kutub Qabil adalah kutub penguasa atau raja, pemilik (owner), dan aristokrat. Kutub Qabil merupakan pemilik kekuasaan. Ada tiga kekuasaan yang disebutkan oleh Syari’ati, yaitu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan religius. Kemudian, manifestasi ketiga kekuasaan kutub Qabil tersebut dalam pentas sejarah sosial mengambil bentuk yang berbeda-beda, tergantung tingkat perkembangan masyarakatnya.

Pada tahap-tahap perkembangan sosial yang masih primitif dan terbelakang, kutub ini memanifestasikan diri dalam bentuk pemusatan kekuasaan pada seorang individu. Individu tersebut menyerap ketiga kekuasaan (raja, pemilik dan aristokrat) pada dirinya. Ia mewakili muka Qabil. Sementara itu, dalam tahap evolusi sosial yang lebih maju, ketiga kekuasaan tersebut dipisahkan, yaitu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan religius.

Al-Quran, sebagai salah satu dasar epistemologis filsafat sosial Syari’ati, menyinggung ketiga wajah kekuasaan tersebut dengan memperkenalkan simbol-simbol khas untuk ketiga manifestasi Qabil tersebut. Ada tiga istilah yang melukiskan sifat tiga wajah kekuasaan tersebut, yaitu mala’ (yang serakah dan kejam), mutraf (yang rakus dan bermewah-mewahan), dan rahib (kependetaan). Personifikasi ketiga sifat tersebut disimbolkan dengan nama-nama tokoh. Kekuasaan politik disimbolkan dengan tokoh Fir'aun, kekuasaan ekonomi dilambangkan oleh tokoh Qarun (Croesus), dan kekuasaan religius dilambangkan oleh tokoh Balaam Bauri. Ketiganya merupakan manifestasi tritunggal dari Qabil. Syari’ati menjelaskan ketiga manifestasi Qabil secara panjang lebar dalam Haji.

Di sepanjang sejarah, anak-cucu Qabil telah berperan sebagai pemimpin umat manusia. Begitu masyarakat-masyarakat manusia bertambah besar, berubah dan sistem-sistemnya menjadi lebih rumit; dan begitu timbul pembagian-pembagian, spesialisasi-spesialisasi, dan klasifikasi-klasifikasi, Qabil, sang pemimpin, mengubah wajahnya! Sementara mempertahankan kekuatan-kekuatannya di tiga buah basis, di dalam masyarakat-masyarakat modern Qabil menyembunyikan wajah aslinya di balik topeng politik, ekonomi dan agama. Qabil menciptakan tiga buah kekuatan untuk menindas: kekayaan dan kemunafikan yang melahirkan despostisme; eksploitasi; dan teknik-teknik indoktrinasi. Ketika kekuatan ini dapat dijelaskan dengan istilah-istilah monoteisme (tauhid). Fir'aun: lambang penindas; Qarun (Kroesus): lambang kapital dan kapitalisme; Balaam: lambang kemunafikan (religius).

Dalam realitas konkret, Fir'aun diwujudkan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan politik, dan hidup di bawah despotisme, militerisme dan fasisme. Qarun diwujudkan oleh orang-orang yang berkubang dalam ekonomi pasar. Mereka memandang ekonomi sebagai dewa penentu nasib masyarakat. Sedangkan Balaam diwujudkan oleh kaum intelektual yang yakin bahwa perubahan sosial tidak mungkin tercipta tanpa melawan kebodohan, kelemahan, dan kondisi yang menyebabkan manusia menganut politeisme yang berselimutkan monoteisme.

Ketiga poros kekuasaan tersebut saling menunjang. Fir'aun merestui perampokan sistematis dan prosedural yang dilakukan Qarun. Lalu, Qarun pun mendukung kerja intelektual Balaam dengan sarana finansial kekayaannya. Fir'aun menyokong Balaam dengan jaminan politisnya. Sedangkan Balaam menyediakan basis doktrin untuk melegitimasikan rezim Fir'aun, bahwa keberadaan Fir’aun kekuasaan Tuhan. Ketiga komponen penopang kekuasaan Qabil itu disebut trinitarianisme-sosial.

Kutub Habil: Kelas yang Dikuasai

Berseberangan dengan kutub Qabil, kutub Habil adalah representasi kelas yang dikuasai, yang ditindas. Kutub Qabil merupakan penjelmaan kelas rakyat (al-nas). Syari’ati menggambarkan ketertindasan kutub Habil ini secara dramatik dalam beberapa karyanya, seperti Yea, Brother! That's the Way It Was.

Dalam buku itu Syari’ati menceritakan tentang kekagumannya pada monumen-monumen besar, seperti Piramida di Mesir. Namun, kekaguman tersebut mendadak sirna ketika ia menyadari bahwa monumen-monumen itu dibangun di atas penderitaan para budak yang dengan tenaga, keringat, bahkan nyawanya terpaksa mengikuti keinginan penguasa untuk menciptakan simbol budaya tersebut. "Aku benci dan marah! Kulihat peradaban sebagai suatu kutukan. Ia dihasilkan dari ribuan tahun penindasan dan perbudakan," tulis Syari’ati. Para budak adalah wujud nyata kelas Habil, penghuni kutub Habil.

Selanjutnya, yang menarik dari pandangan Syari’ati adalah bahwa Allah Swt —dalam konfrontasi kedua kutub masyarakat itu— memihak pada kutub rakyat (Habil). Bahkan, Syari’ati berpendapat bahwa Allah Swt, dalam al-Quran menjadi sinonim dengan al-nas. Menurutnya, kedua ungkapan tersebut kerap saling menggantikan dan semakna. Umpamanya, Syari’ati memberi contoh QS. Al-Taghabun ayat 17 yang berbunyi, "Jika kalian meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah". Syari’ati menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Allah adalah al-nas, manusia atau rakyat, karena Allah sama sekali tak membutuhkan pinjaman dari kita.

Masalah sinonimasi Allah dan al-nas perlu diklarifikasi karena bisa mengundang kesalahpahaman. Syari’ati menyamakan kata al-nas dengan Allah dalam wacana sosial, bukan wacana akidah seperti tata kosmos. Jelas, Syari’ati membedakan ranah (domain) diskursus. Dalam ranah teologis, Allah berbeda dengan al-nas. Namun, pada ranah sosiologis, istilah Allah dan al-nas adalah sinonim.

Lebih jauh Syari’ati memaparkan bahwa sinonimasi kata Allah dan al-nas tersebut bermakna: bila disebutkan "kekuasaan berada di tangan Allah", maka berarti kekuasaan berada di tangan rakyat bukan di tangan mereka yang mengaku dirinya sebagai wakil atau anak Tuhan, atau kerabat Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Bila dikatakan bahwa, "hak milik adalah kepunyaan Allah", maka bermakna bahwa kapital adalah kepunyaan rakyat, bukan milik Qarun. Selanjutnya, bila dituturkan, "agama adalah kepunyaan Allah", maka itu bermaksud bahwa keseluruhan struktur dan isi agama diperuntukkan bagi rakyat banyak, bukan demi kelompok, lembaga tertentu yang memonopoli otoritas keagamaaan, seperti pendeta (clergy) atau gereja (church).

Jadi, konsep utama tentang kutub Habil adalah konsep al-nas. Kata al-nas memiliki makna yang dalam dan khas. Kekhasan tersebut diungkap Syari’ati. Menurut Syari’ati, rakyat merupakan wakil-wakil Allah (the representatives of God) sekaligus keluarga-Nya (al-nas iyalu 'Llah). Syari’ati menandaskan pula dengan adanya fakta bahwa al-Quran dibuka dengan nama Allah dan diakhiri dengan nama rakyat (al-nas). Lalu, Ka’bah, kiblat umat Muslim saat shalat, adalah rumah Allah (house of God), tapi juga sekaligus disebut sebagai rumah rakyat (house of people) dan rumah kebebasan (free house atau al-bayt al-'atiq).

Kata al-nas, meskipun berbentuk tunggal, namun bermakna jamak. Kata al-nas tidak berarti kumpulan perorangan, namun dalam pengertian masyarakat atau, lebih tepat, massa. Oleh karena itu, kata al-nas, bagi Syari’ati, memiliki konotasi unik yang mewakili konsep rakyat.

Mustadafin versus Mustakbirin

Pandangan Syari’ati di atas bertitik temu dengan pemikiran Imam Khomeini. Imam Khomeini membagi masyarakat secara dikotomis, terutama pada periode 1970-1982. Salah satu buku yang memadai untuk mengungkap pandangan Imam Khomeini tentang masyarakat tersebut adalah Khomeinism: Essays on the Islamic Republic (1993), karya Ervand Abrahamian. Dalam buku tersebut, Abrahamian membagi tiga tahap pemikiran Imam Khomeini yang terkait dengan pandangannya tentang masyarakat.

Tahap I (1943-1970): Gradasi yang Harmonis

Menurut Abrahamian, pada tahap ini Imam Khomeini memandang masyarakat sebagai sebuah hirarki yang di dalamnya terdapat lapisan dan kelompok masyarakat (qeshra), seperti ulama, santri, pegawai kantor, pedagang, buruh dan lainnya. Masing-masing kelompok tersebut saling bergantung satu dengan lainnya untuk mempertahankan diri, memiliki dan menjalankan fungsinya, serta menghormati hak-hak kelompok lainnya. Skema Imam Khomeini ini, mengikuti istilah Stanislaw Ossowski, berupa gradasi yang harmonis. Karena itu, tugas utama pemerintah adalah melindungi Islam dan memelihara keseimbangan antara strata sosial tersebut.

Bagi Imam Khomeini, strata tertinggi (qeshr-e bala) dalam masyarakat adalah ulama. Ulama bertanggung jawab untuk berteriak lantang, mengkritik pemerintah yang tidak melakukan tugas utamanya. Jadi, secara singkat, pada periode ini Imam Khomeini menggunakan metafora Aristotelian tentang tubuh manusia (human body) untuk menjelaskan masyarakat. Strata sosial yang beragam tersebut adalah bagian dari sebuah keseluruhan organik.

Tahap Kedua (1970-1982): Dikotomi Antagonistik

Pada tahap ini, Imam Khomeini mulai menggunakan konsep dan bahasa yang radikal, seperti digunakan Syari’ati. Imam Khomeini memandang masyarakat dibangun dari dua kelas antagonistik (tabaqat): penindas (mustadafin) dan yang ditindas (mustakbirin). Pada periode sebelumnya Imam Khomeini menggunakan istilah mustadafin dalam pengertian Quranik, yakni "yang lembut/penurut", "rakyat biasa", dan "yang dilemahkan". Namun, pada periode ini, Imam Khomeini menggunakan istilah mustadafin dengan makna massa tertindas yang marah, sebuah pengertian yang didapat ketika pada awal 1960-an Syari’ati dan murid-muridnya menerjemahkan The Wretched of the Earth-nya Franz Fanon sebagai Mustadafin-e Zamin.

Terminologi mustakbirin identik dengan kelas atas (tabaqeh-e bala) yang melingkupi dengan penindas, pengekspoitir, feodalis, kapitalis, para penghuni istana, koruptor, penikmat kemewahan, dan elit yang bermegah-megahan. Sedangkan mustadafin disebut juga sebagai kelas bawah (tabaqeh-e payin), yang tercakup di sana: orang-orang yang tertindas, yang diekploitir, kaum yang lemah, yang lapar, miskin, pengangguran, yang tak berpendidikan, tuna karya, dan tuna wisma.

Menurut Imam Khomeini, para penindas selalu memiliki kecenderungan pada ketidakadilan, setani dan membangun pemerintahan yang tiranik. Mereka melangggar dan melawan ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw, dan dalam konteks Iran, mendukung monarki Pahlevi dan emperialisme Amerika. Sedangkan kaum tertindas sebaliknya. Mereka berjuang untuk keadilan, pemerintahan Islam, mengikuti jejak langkah Nabi, dan bersedia mati demi revolusi Islam. Yang memimpin dan membebaskan kaum tertindas adalah ulama. Pandangan dikotomis masyarakat Imam Khomeini ini, meminjam terminonologi Ossowski, disebut dengan dikotomi antagonistik.

Tahap Ketiga (1982-1989): Trikotomi Semiharmonis

Tahap ini adalah tahap pasca revolusi. Karena itu, pandangan Imam Khomeini tentang polaritas masyarakat pun bergeser. Pada tahap ini, menurut Abrahamian, Imam Khomeini tidak memakai dikotomi antagonistiknya, namun trikotomi. Masyarakat terdiri dari tiga kelas: kelas atas (tabaqeh-e bala), kelas menengah (tabaqeh-e motavasset), dan kelas bawah (tabaqeh-e payin). Kelas atas dihuni oleh orang-orang yang secara ekonomi sejahtera dan mapan. Kelas menengah melingkupi ulama, intelektual, dan pedagang. Kelas bawah mencakup buruh, dan orang-orang yang secara ekonomi masih terjerat kemiskinan. Dalam konteks pembagian kelas ini, Imam Khomeini menekankan trikotomi semiharmonis di mana kelas menengah memiliki peran yang penting.

Menurut Imam Khomeini, kelas menengah, terutama kaum bazaris, berperan besar pada masa pra-revolusi, selama revolusi, dan pasca revolusi. Kaum bazaris berperan dalam mengkritik penguasa tiranik Pahlevi, bahkan menyumbangkan para martirnya. Dan bazaris selalu bersanding dengan kelas bawah. Hal ini dikarenakan kelas menengah memiliki kepentingan yang sama dengan kelas bawah, yakni melawan imperialisme dan kelas atas lama. Karena itu, dapat dipahami mengapa pemimpin-pemimpin pemerintahan yang baru banyak berasal dari kelas menenggah ini. Singkatnya, pada tahap ketiga ini, Imam Khomeini membagi kelas dalam masyarakat yang dapat distilahkan dengan trikotomi semiharmonis.

Keberpihakan pada Mustadafin

Dari paparan di atas, tampak bahwa Syari’ati dan Imam Khomeini memiliki kesamaan yakni penekanan pada emansipasi mustadafin. Perjuangan pembebasan mustadafin sebagai isu dan agenda penting dalam karya-karya mereka.

Deskripsi-deskripsi Syari’ati, dalam dialektika sosiologi, telah mengkutubkan kemanusiaan menjadi dua kutub, yakni kutub Habil dan kutub Qabil. Secara implisit dan eksplisit, Syari’ati menilai kedua kutub tersebut sebagai kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif kemanusiaan selalu berada dalam keadaan tertindas, terjajah dan tak diuntungkan. Oleh karena itu, bagi Syari’ati, kutub ini perlu dibela serta diperjuangkan hak-haknya. Demikian pula dengan identifikasi Imam Khomeini dengan dikotomi antagonistik dan trikotomi semiharmonisnya.

Sesungguhnya, perjuangan pembebasan mustadafin tidak murni dari Syari’ati dan Imam Khomeini. Sejarah Syi’ah sendiri merupakan sejarah perlawanan kelompok yang termarjinalkan secara politis di Dunia Islam. Doktrin Syi’ah, konsep keadilan ('adalah) misalnya, memberikan ruang lebih untuk lahirnya semangat pembebasan mustadafin. Bahkan, tendensi keberpihakan khas Syi’ah ini semakin mengental pada pasca Revolusi Islam Iran. Robin Wright mencatat pernyataan Khomeini sebulan setelah revolusi pecah bahwa, "it is a champion of all oppressed people." Demikian pula dengan pemerintahan Iran pasca Revolusi. Pemerintahan Iran pasca revolusi memberikan simpati dan solidaritas pada perjuangan pembebasan di dunia ketiga tak terkecuali terhadap gerakan revolusioner non-Muslim seperti gerakan Kongres Nasional Afrika di Afrika Selatan atau gerakan Sandinista di Nikaragua.

Baca selanjutnya......

Ahmadinejad: Hapuskan Hak Veto di PBB

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, menyerukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menghapus hak veto bagi kelima negara anggota tetap. Ahmadinejad menilai bahwa penerapan hak istimewa itu merupakan penghinaan bagi negara-negara lain, yang telah memiliki sikap yang sama atas suatu isu.

Menurut kantor berita Fars, penilaian Ahmadinejad itu dilontarkan saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle, di Teheran akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu Ahmadinejad mengecam sikap Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak veto untuk membatalkan pengesahan rancangan resolusi DK-PBB, yang isinya mengencam dan menentang proyek pembangunan Israel di wilayah Palestina.

“Saat sejumlah negara di DK-PBB menggunakan hak veto, jelas itu merupakan sikap yang tidak menghargai banyak negara. Jadi, sistem itu tidak bisa mengatur dunia, bahkan tidak bisa melanjutkan tugas-tugas dewan,” kata Ahmadinejad.

Dia merujuk kepada situasi di sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Jumat 18 Februari 2011. Saat itu, 14 negara sudah mendukung rancangan resolusi untuk mengecam Israel atas pembangunan pemukiman di Tepi Barat, Palestina, dan meminta negara itu menghentikan proyek mereka.

Namun, kendati sudah didukung 130 anggota PBB – termasuk 14 negara di Dewan Keamanan – rancangan resolusi itu gagal disahkan setelah AS menggunakan hak veto. Sebagai satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, ASmemiliki keistimewaan berupa hak veto, yaitu bisa memblokir rancangan keputusan yang sudah dibahas di sidang.

Selain AS, negara-negara pemilik hak veto di DK-PBB adalah Inggris, China, Prancis, dan Rusia. Namun, dalam sidang pekan lalu, hanya AS yang menerapkan hak veto.

Langkah AS itu membuat sikap Dewan Keamanan PBB atas proyek pembangunan Israel tidak bisa disahkan. Kecaman pun bermunculan, terutama dari Palestina.

Ahmadinejad menegaskan bahwa sistem pengambilan keputusan di PBB itu tidak bisa dilanjutkan dan tidak sesuai dengan situasi dunia saat ini. Maka, “dunia butuh sistem baru dan Iran beserta Jerman bisa menjalani kerjasama yang baik atas isu itu,” kata Ahmadinejad.

Westerwelle sendiri tidak langsung menyetujui pernyataan Ahmadinejad. Dia hanya menyatakan bahwa kerjasama antara Iran dan Jerman telah berlangsung lama dan Berlin ingin kemitraan itu bisa ditingkatkan dalam membicarakan berbagai isu internasional.

Baca selanjutnya......

Chávez di Kopenhagen: Kita Membutuhkan sebuah Revolusi Dunia

Dalam sebuah rapat umum yang diorganisir oleh beragam serikat buruh, organisasi politik, dan kampanye solidaritas (termasuk Hands Off Venezuela), lebih dari 3000 orang di Kopenhagen mendengarkan Presiden Hugo Chávez dengan tepat menggarisbawahi bahwa sebuah revolusi sosialis adalah solusi satu-satunya bagi persoalan-persoalan umat manusia.

Chávez menekankan perlunya sebuah revolusi sedunia dan mengulangi usulannya tentang Internasionale Kelima untuk menjadi instrumen tujuan ini. Ia mengatakan bahwa Karl Marx telah memulai Internasionale Pertama, Engels dan Rosa Luxemburg berpartisipasi dalam Internasionale Kedua, Lenin mengambil inisiatif untuk Internasionale Ketiga, dan Trotsky mendirikan Internasionale Keempat. Tak satu pun dari organisasi-organisasi ini ada sekarang ini, tapi Chávez berkata bahwa sebuah Internasionale Kelima akan menolong proses revolusi di seluruh dunia.

Dalam rapat umum tersebut, Presiden Evo Morales dari Bolivia juga menyampaikan pidato yang mengutuk kapitalisme. Para pembicara lain meliputi wakil presiden Kuba, Estaban Lazo, dan menteri luar negeri Nicaragua, Samuel Santos.

Chávez mengawali pidatonya dengan mengutuk represi di jalan-jalan Kopenhagen selama KTT Iklim PBB. Menyebutkan KTT Iklim, ia berkata, “Beberapa pihak tidak ingin mendiskusikan sebab-musabab perubahan iklim. Saya akan memberitahu Anda apa sebab-musababnya: kapitalisme. Kapitalisme adalah musuh terburuk – bagi kehidupan dan bagi iklim.”

Sebuah delegasi dari Hands Off Venezuela menemui Chávez tak lama sebelum pidatonya dan menyerahkan kepada sang presiden dua surat dari para pekerja di pabrik-pabrik Gotcha dan Vivex di Venezuela. Kami mengungkapkan solidaritas dengan sang presiden dan gagasan tentang sebuah Internasionale Kelima.

Dalam pidatonya, Chávez menggaribawahi pokok-pikiran bahwa revolusi Venezuela hanyalah awal dari revolusi dunia, dan bahwa revolusi Venezuela masih belum selesai; tugas membangun sosialisme di Venezuela masih di ada depan. Ia mengatakan bahwa ia yakin bahwa peristiwa-peristiwa revolusioner di Venezuela dan negeri-negeri Amerika Latin lainnya akan berulang di negeri-negeri Utara – di Erupa dan AS.

Para pemirsa – aktivis-aktivis sayap kiri, kaum muda, dan kaum serikat buruh – menginterupsi pidato beberapa kali dengan tepuk tangan meriah dan nyanyian seperti “el pueblo unido, jamás será vencido” [Rakyat bersatu, tidak akan terkalahkan]. Tepuk tangan yang paling meriah terjadi ketika Chávez berbicara tentang Fidel Castro dan perjuangan melawan imperialisme AS, dan tentang sosialisme sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri kesengsaraan global dan memastikan suatu masa depan bagi umat manusia.

Dalam pidatonya, Chávez berterimakasih kepada Hands off Venezuela dan kelompok-kelompok lainnya karena telah menyelenggarakan rapat umum ini. Ia menekankan fakta bahwa semua perubahan datang dari bawah – dari organisasi dan pendidikan politik massa.

Para aktivis dari Hands off Venezuela berintervensi dalam rapat tersebut dengan sebuah stan, yang menjual kaos, buku-buku, dan bahan-bahan lainnya, dan membagi-bagikan selebaran.

Baca selanjutnya......

Khamenei: Revolusi Mesir Rugikan AS & Israel

Kami mengetahui bahwa sebelum Anwar Sadat tewas, Amerika telah menyiapkan seorang penggantinya. Sekalipun Sadat masih hidup dan berjalan seperti hewan, Amerika telah memprediksikan harus ada tokoh boneka yang tidak memiliki kepribadian dan senantiasa melayani Amerika. Saat Sadat mati apa yang diinginkan Amerika terealisasi. Presiden kedua yang dipaksakan ini (Hosni Mubarak) berkhayal dapat memerintah di Mesir sama seperti Anwar Sadat. Ia menyerahkan dirinya secara keseluruhan kepada Amerika. Sebelum Hosni Mubarak menjabat sebagai presiden, ia telah terlebih dahulu menyatakan solidaritasnya dengan Israel dan Amerika. Ia tidak melihat bagaimana nenek moyang buruknya telah dilontarkan ke Neraka Jahanam oleh rakyat. Mereka akan melakukan hal yang sama terhadapnya.

Bangsa Mesir harus mengetahui bahwa bila mereka bangkit menghadapi konspirasi ini sama seperti yang dilakukan rakyat Iran, mereka juga bakal mencapai kemenangan. Bangsa Mesir tidak boleh takut akan pemerintahan militer, bahkan menunjukkan sikap tidak peduli dengannya, sama seperti Iran saat mengalahkan pemerintahan militer dengan turun ke jalan-jalan. Rakyat Mesir dapat mengalahkan pemerintahan militer. Turunlah ke jalan-jalan dan usir seluruh buih Amerika ini. Bangsa Mesir tidak boleh berdiam diri hingga kekuatan yang telah musnah ini kembali dapat menata dirinya dan memaksakan pengaruhnya kepada masyarakat.

Hari ini adalah hari di mana bangsa Mesir harus bangkit. Hari ini adalah hari di mana pemerintah lemah dan kekuatan ada di tangan rakyat. Rakyat harus menunjukkan kekuatannya dan tidak peduli dengan pemerintahan militer yang menolak segala tolok ukur. Rakyat harus mengalahkan pemerintahan militer dan turun ke jalan-jalan. Rakyat harus menggulingkan pemerintahan yang mengangkat senjatanya melawan Islam. Pemerintah yang secara transparan mengatakan bahwa setiap orang yang loyal terhadap Islam harus ditumpas.

Ini sebuah kewajiban bangsa Mesir. Kewajiban bagi ulama yang tidak bergabung dengan pemerintah. Ini sebuah kewajiban bagi ulama. Mereka harus bangkit dan membela Islam karena Allah. Tidak ada alasan bagi ulama Mesir untuk tidak menentang orang yang telah mengumumkan kebenciannya terhadap Islam. Sebelum berkuasapun ia telah menyatakan kami akan menumpas apa saja yang ada hubungannya dengan Islam. Tidak ada alasan bagi ulama Mesir yang hanya duduk dan mendengarkan, sehingga akhirnya mereka kembali datang dan menguasai Mesir. Hari ini kalian adalah pemenangnya. Hari ini kekuatan ada di tangan rakyat Mesir.

Belum pasti apakah militer akan bersama pemerintah, kecuali mereka yang makannya dijatah Amerika. Militer Israel harus memperhatikan bila ingin mendukung pemerintah yang mengumumkan bahwa saya taat kepada Amerika dan barang siapa yang berbicara tentang Islam pasti akan kucekik lehernya, maka ini merupakan noktah hitam bagi militer. Militer Mesir tidak boleh membiarkan dirinya ternistakan sedemikian rupa. Mereka tidak boleh memberikan kesempatan sehingga setelah ini Israel datang dan menguasai kalian. Jangan biarkan Amerika dan Israel menguasai nasib kalian.

Sumber: Sahife-ye Nour, vol 15, hal 286 September 1981 (IRIB/SL/MF)

Baca selanjutnya......